Sri Mulyani Puji Luhut, Berapi-api Buat Aplikasi Pendeteksi Tambang Ilegal

Menkeu Sri Mulyani bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Instagram/@srimulyani

Pemerintah baru saja memperluas Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Platform ini bertujuan untuk mengerek penerimaan negara dan meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara (ilegal minning).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat bersemangat dalam mengintegrasikan komoditas pertambangan melalui sistem Simbara.

"Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk bekerja sama terutama dalam hal ini Pak Menko Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya Simbara. Terima kasih Pak Luhut luar biasa," kata Sri Mulyani dalam launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, Senin (22/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan sistem Simbara merupakan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia. Aplikasi ini akan mengawasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara (Minerba).

Hasil integrasi tersebut mencakup data dari hulu hingga hilir. Mulai dari perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor, dan pengangkutan/pengapalan serta devisa hasil ekspor. Integrasi tata kelola ini akan membuat operasional lebih sederhana dan tidak tumpang tindih antar lembaga.

"Ini menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, tapi justru memudahkan," ungkapnya.

Sri Mulyani mencatat komoditas minerba merupakan salah satu sektor penting yang menempatkan Indonesia dalam posisi strategis. Untuk itu, perlu koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga.

"Pengusaha tidak bisa kemudian 'oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi'. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu kewajiban mereka," ujarnya.