Sri Mulyani: RI Butuh SDM Berkualitas untuk Topang Ekonomi Digital

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Pemerintah memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2030 bisa mencapai Rp 4.531 triliun. Untuk mencapai hal itu, Presiden Jokowi mendorong agar jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital mencapai 30 juta pada 2024 nanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sumber daya manusia (SDM) berkualitas harus disiapkan untuk mencapai target-target tersebut. Untuk itu, belanja APBN digelontorkan untuk sektor pendidikan.

"Ketika kita bicara ekonomi digital, kita butuh kualitas SDM. Itulah mengapa pemerintah membelanjakan anggaran untuk pendidikan, kesehatan. Tidak hanya jumlah uangnya, tapi juga kurikulum untuk mengadopsi teknologi digital," kata Sri Mulyani dalam 4th Indonesia Fintech Summit, Jumat (11/11).

Adapun belanja pemerintah untuk pendidikan, anggaran yang diusulkan dalam RAPBN 2023 senilai Rp 608,3 triliun. Jika dirinci, anggaran itu mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 223,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 69,5 triliun.

Kemenkeu juga mengalokasikan anggaran untuk program bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 976.800 mahasiswa. Lalu untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa. Selain itu, juga ada bantuan operasional sekolah (BOS) yang ditargetkan bisa memberikan manfaat kepada 8,8 juta siswa.

"Banyak kurikulum dalam proses belajar telah ditransformasi untuk bisa mengaplikasikan teknologi digital," kata Sri Mulyani.

Selain belanja untuk pendidikan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga belanja di sektor infrastruktur. Hal itu guna menopang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

"Itulah mengapa pemerintah membelanjakan anggaran untuk membangun infrastruktur digital, yang mana satu-satunya belanja yang tidak dipotong bahkan selama pandemi, atau bahkan kita meningkatkan dua-tiga kali lipat," pungkasnya.