Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan 2023 ke BPK: Ekonomi RI Terjaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Foto: Instagram @smindrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di kantor Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 hari ini, Kamis (28/3). Penyampaian laporan itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN 2023.

Bendahara Negara itu menyebut, tahun 2023 menjadi tahun berat penuh tantangan, tapi perekonomian Indonesia mampu tumbuh dan terjaga dengan baik.

"Tahun 2023 merupakan tahun penuh tantangan berat-dengan ketegangan geopolitik, inflasi global tinggi yang menyebabkan suku bunga meningkat higher for longer, memicu arus modal keluar (capital outflow) dan perlemahan nilai tukar banyak negara," kata Sri Mulyani dalam postingan IG pribadinya, dikutip Jumat (29/3).

Selain itu ada juga masalah climate change, hingga disrupsi teknologi digital yang menambah ketidakpastian. Sri Mulyani juga mencatat pertumbuhan ekonomi dunia melemah, dan ada risiko fiskal banyak negara meningkat dan bahkan banyak negara mengalami debt distress.

Dengan tantangan itu, DPR RI bersama pemerintah merancang APBN 2023 dengan sangat hati-hati agar APBN tetap sustainable, dan tetap mampu menjadi shock absorber bagi perekonomian dan melindungi masyarakat dan meneruskan pembangunan nasional.

Hal itu membuat APBN 2023 kembali harus bekerja keras, namun di saat yang bersamaan dia menegaskan pemerintah harus melakukan konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan APBN.

"Hasilnya, perekonomian tetap terjaga pertumbuhannya, perbaikan juga terjadi di penciptaan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan perbaikan indeks kualitas sumber daya manusia," tegas Sri Mulyani.

Capaian lain yang disebut Sri Mulyani, APBN 2023 juga berhasil ditutup dengan kondisi yang lebih sehat dan baik, dengan primary balance dan laporan operasional mengalami surplus dan defisit yang jauh lebih kecil dibanding rencana APBN.

Setelah penyampaian laporan ini, BPK akan mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan seluruh kementerian/lembaga dan hasilnya akan disampaikan kepada DPR dan Presiden Jokowi pada bulan Juni 2024.

"Terima kasih kepada Bu Isma Yatun, Ketua BPK RI beserta Wakil Ketua dan Anggota BPK serta jajaran. Pemerintah akan selalu siap memberikan dukungan dan membangun kerja sama yang baik demi kelancaran pemeriksaan LKPP tahun 2023," pungkasnya.