Sri Mulyani Sentil Pejabat Daerah: Jangan Wira-wiri Perjalanan Dinas

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti berbagai sumber kebocoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satunya adalah inefisiensi anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai hingga belanja untuk perjalanan dinas para pejabat pemerintah daerah.

“Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri,” ujar Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Sri Mulyani mengatakan, anggaran perjalanan dinas pejabat pemerintah daerah masih relatif tinggi. Belum lagi, biaya-biaya penunjang lainnya. “Memang wira-wiri, dan wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit cost-nya juga lebih mahal,” ucapnya. Sr

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Ia pun menggarisbawahi porsi belanja pegawai yang terbilang tinggi, yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Adapula alokasi lainnya yang ia nilai masih kurang efisien seperti belanja jasa kantor.

“Belanja jasa kantor bisa mencapai 17,5 persen. Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen,” terang Sri Mulyani di hadapan para pejabat daerah.

Ia menekankan, anggaran yang semestinya difokuskan sebesar-besar ya untuk membangun daerah porsinya justru sedikit. Sebab nyaris 70 persennya untuk membiayai kebutuhan pegawai daerah.

“Makanya sisa-sisa itu sisanya untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi,” kata dia.