Sri Mulyani Siap Beri Anggaran untuk Kementerian Baru

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani ketika ditemui awak media, Jakarta, Rabu (05/09/2018). Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk kementerian baru di era pemerintahannya yang kedua tahun ini.

Salah satu kementerian baru tersebut yakni Kementerian Investasi, yang saat ini difokuskan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tak hanya itu, rencananya Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan dilebur ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian mengenai perubahan nomenklatur tersebut. Namun dia memastikan anggaran belanja untuk kementerian baru telah disiapkan.

"Kan menteri barunya belum ada. Sabar. Kita tunggu kepastian dulu. Kalau belum pasti kita enggak bisa berandai-andai," ujar Askolani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/9).

Dia melanjutkan, anggaran dalam APBN 2019 maupun 2020 siap dikucurkan jika nantinya saat pelantikan kabinet diumumkan adanya kementerian baru. Untuk anggaran tahun ini akan berasal dari dana cadangan atau fiscal buffer sekitar Rp 8 triliun.

"Kalau menterinya sudah ada, itu dia tinggal kita gabung (anggarannya). Misalnya dua kementerian jumlahin aja. Tapi kalau ada yang betul-betul baru, kita pakai cadangan buffer tadi," jelasnya.

Dalam APBN 2020, pemerintah menaikkan dana cadangan fiskal menjadi Rp 10 triliun. Selain untuk memenuhi kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga baru, dana ini juga bisa digunakan untuk antisipasi risiko global, seperti kenaikan harga minyak.

"Tahun depan Rp 10 triliun, kalau tahun ini kan di bawah itu. Tapi tentunya enggak cuma untuk kementerian baru, bisa juga dipakai untuk kebijakan karena risiko global, misalnya untuk subsidi solar," tambahnya.

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa, Presiden Jokowi memberi bocoran akan adanya kementerian baru untuk periode 2019-2024.

"Kementerian baru ada, yaitu Kementerian Investasi. Nanti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut Jokowi, untuk penyusunan nomenklatur kementerian sudah selesai dilakukan. Untuk periode kedua pemerintahannya, Jokowi mengatakan akan diisi 34 kementerian.

"Saat ini, kabinet sudah final. Ada 34 kementerian," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pada periode kedua pemerintahannya, Kementerian Luar Negeri juga akan turut mengurusi perdagangan luar negeri.

Jokowi memastikan kabinet mendatang 55 persen akan diisi dari kalangan profesional dan 45 persen berasal dari partai politik. Dia mengatakan, pengumuman kabinet bisa saja dilakukan sebelum masa jabatan habis.

"Tapi sedang saya pikirkan," katanya.