Sri Mulyani Siapkan Rp 15,8 T untuk Cadangan Pemulihan Ekonomi di 2021

Menteri Keuanagn Sri Mulyani saat menghadiri penandatanganan kerja sama antara Pemrov DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. Foto: Humas Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran Rp 15,8 triliun untuk cadangan belanja dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021. Alokasi dana cadangan ini membuat belanja negara tahun depan meningkat.

Pada 2021, belanja negara diprediksi mengalami kenaikan Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2.750 triliun. Kenaikan terjadi untuk belanja pemerintah pusat, terutama anggaran belanja non kementerian/lembaga (K/L).

"Belanja non K/L naik dari Rp 921,4 triliun menjadi Rp 924,7 triliun atau kenaikan Rp 3,3 triliun. Dan dari pos belanja cadangan PEN yang meningkat Rp 15,8 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jumat (11/9).

Namun demikian, Sri Mulyani tak menjelaskan secara rinci mengenai belanja cadangan PEN ini. Adapun di tahun depan, pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp 356,5 triliun.

Anggaran dalam program PEN tahun depan itu lebih rendah dari yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp 695,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: Sigid Kurniawan/POOL/ANTARA FOTO

Lebih rinci, PEN 2021 digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, sektoral K/L dan pemerintah daerah Rp 136,7 triliun, dukungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Secara keseluruhan, defisit anggaran pada 2021 meningkat Rp 35,2 triliun, dari Rp 971,2 triliun menjadi Rp 1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kenaikan defisit anggaran juga dipicu oleh penurunan penerimaan negara. Tahun depan penerimaan negara diprediksi turun Rp 32,7 triliun menjadi Rp 1.743,6 triliun, dari target sebelumnya yang mencapai Rp 1.776,4 triliun.

Sedangkan belanja negara meningkat karena belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp 1.954,5 triliun, naik Rp 3,3 triliun dari Nota Keuangan. Namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun Rp 800 miliar menjadi Rp 795,5 triliun.