Sri Mulyani Siapkan Rp 18,7 T Suntik BUMN, PLN Terbesar

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (tengah) menghadiri Rapat Kerja bersama komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Pemerintah menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 18,73 untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penguatan neraca transaksi berjalan di 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu tujuan penyiapan anggaran itu adalah untuk percepatan pembangunan.

"Alokasi PMN dalam APBN 2020 dimaksudkan untuk mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).

BUMN yang bakal menerima PMN tersebut yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) (Persero).

Namun demikian, alokasi PMN untuk penyehatan neraca transaksi berjalan belum ditentukan akan diberikan kepada BUMN mana.

Sri Mulyani membeberkan, dari perusahaan tersebut, PLN menerima alokasi anggaran PMN terbesar yaitu sebesar Rp 5 triliun. Rencananya, dana dari negara itu bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan beberapa proyek ketenagalistrikan.

Ia menjelaskan proyek itu antara lain pengembangan pembangkit tenaga listrik, termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan (renewable energy/EBT), transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan.

"Serta untuk mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, alokasi anggaran PMN yang terendah diterima oleh BPUI sebesar Rp 270 miliar, yakni berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Suntikan dana itu untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan.

"Arah kebijakan pembiayaan non utang di 2020 dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif untuk pembangunan infrastruktur, kewajiban penjaminan dan peningkatan akses pembiayaan UMKM, pengembangan EBT, serta penguatan neraca transaksi berjalan," ungkap Sri Mulyani.

Petugas PLN yang membantu menjaga keandalan pasokan listrik di Gedung DPR/MPR jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 - 2024. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Berikut rincian alokasi PNM sebesar Rp 18,73 triliun di tahun 2020 untuk BUMN dan penguatan neraca transaksi berjalan:

1. PT PLN (Persero) Rp 5 Triliun

Untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan antara lain untuk program pengembangan pembangkit tenaga listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

2. PT PANN (Persero) Rp 3,76 Triliun

Alokasi itu berasal dari konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Di mana untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, sehingga dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional. Serta mendukung nawacita pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

3. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3,5 Triliun.

Alokasi ini merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, dan 2019. Di mana dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Mesin transaksi tol di ruas Medan-Binjai, bagian dari Tol Trans Sumatera yang dibangun PT Hutama Karya. Foto: Wendiyanto/kumparan

4. PT SMF (Persero) Rp 2,5 Triliun

Untuk kebutuhan menjaga sustainability dukungan SMF dalam menurunkan porsi/beban pemerintah untuk program pembiayaan perumahan, khususnya Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

5. PT PNM (Persero) Rp 1 Triliun

Suntikan dana itu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Saat ini rasio DER sebesar 8,6 kali menyebabkan perseroan mengalami keterbatasan dalam mencari sumber dana komersial dengan tingkat cost of fund yang kompetitif.

6. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 700 miliar

Alokasi dana untuk pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW.

7. PT BPUI (Persero) Rp 270 Miliar

Alokasi dana itu berasal konversi utang pokok dari subsidiary loan agreement (SLA) menjadi PMN. Dana itu guna meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui akses sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan akses pasar produk UMKM.

8. PMN untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan Rp 1 Triliun

Ini untuk mendukung terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan.