Sri Mulyani Soroti Korupsi di Probolinggo: Seperlima Penduduk Masih Miskin!

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut buka suara terkait kasus korupsi di Kabupaten Probolinggo yang menyeret bupati, anggota DPR RI, hingga sejumlah penyuap.

Sri Mulyani membeberkan ironi yang terjadi di Probolinggo, yakni kenaikan transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kabupaten Probolinggo yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk.

"Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021). Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 miliar (2021)," papar Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya yang dikutip kumparan, Minggu (5/9).

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Anggota DPR RI Hasan Aminuddin tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Meski anggaran yang digelontorkan terus meningkat, nyatanya anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) di Probolinggo naik dari 21,99 persen (2015) menjadi 34,04 persen (2019). "3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!" ujar Sri Mulyani.

Kemudian pengangguran terbuka naik dari 2,89 persen (2015) menjadi 4,86 persen (2021). Penurunan kemiskinan pun sangat tidak signifikan, tak sebanding dengan kenaikan gelontoran dana dari pemerintah pusat.

"Kemiskinan turun 20,98 persen (2015) menjadi 18,61 persen (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!" tutur Sri Mulyani.

"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, sebagai tersangka. Suami Puput yang juga anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin, juga turut dijerat sebagai tersangka.

Keduanya diduga bersama-sama menerima suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Jual beli jabatan yang dimaksud adalah terkait pengisian posisi pejabat kepala desa.

Selain keduanya, ada total 22 tersangka yang dijerat oleh KPK. Empat tersangka merupakan penerima suap. Sementara 18 lainnya pemberi suap untuk menempati posisi pejabat kepala desa.