news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sri Mulyani Soroti Rawannya Penyelewengan Dana Bansos

13 April 2021 15:04 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bantuan paket sembako (bansos) dari Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
zoom-in-whitePerbesar
Bantuan paket sembako (bansos) dari Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) ini rawan diselewengkan. Misalnya dalam bentuk fraud, data fiktif hingga duplikasi data.
ADVERTISEMENT
“Seluruh upaya yang dilakukan dengan menggunakan keuangan negara dan peraturan bisa saja disalahgunakan dan memunculkan tindakan-tindakan kriminal atau fraud. Berbagai tindakan seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bansos maupun bidang lain,” ujar Sri Mulyani dalam Aksi Pencegahan Korupsi, Selasa (13/4).
Namun Sri Mulyani yakin bahwa risiko penyalahgunaan dana bansos tersebut bisa diawasi dan diminimalkan. Caranya dengan sinergi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga lain beserta aparat penegak hukum termasuk KPK.
"Selain kita akan terus memperkuat dan memberdayakan aparat pengawas internal di masing-masing kementerian lembaga," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan pencegahan tindak kecurangan atau korupsi terus digalakkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara Sri Mulyani menegaskan terus mengatur keuangan negara dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, profesional dan penuh integritas. Tujuannya yaitu untuk menutup celah korupsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Dari sisi penerimaan, pihaknya melakukan aksi cegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Misalnya integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya.
ADVERTISEMENT
Selain itu untuk penerimaan negara bersumber dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga manfaatkan basis data beneficial owner untuk menggali potensi penerimaan pajak.
Sementara itu dari sisi belanja, pencegahan korupsi dilakukan sejak proses perencanaan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Sri Mulyani pihaknya selalu mendorong sistem pembayaran elektronik dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-payment dan e-katalog. Hal ini digalakkan untuk menumbuhkan budaya transparansi, keadilan, dan juga profesionalitas.
“Kementerian Keuangan akan meningkatkan komunikasi dan menggunakan seluruh jalur policy untuk meningkatkan kesadaran seluruh kementerian lembaga dan pemda untuk mengelola keuangan negara dengan amanah, efisien, efektif bertanggung jawab, transparan dan bebas korupsi,” tandasnya.