Sri Mulyani Sudah Cairkan Rp 129 T untuk Perlindungan Sosial hingga April 2022

23 Mei 2022 20:43 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) usai memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) usai memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan realisasi penggunaan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos dari APBN sampai dengan 30 April 2022. Pemerintah telah menggelontorkan dana perlinsos hingga Rp 129 triliun.
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani menuturkan, realisasi anggaran perlinsos ini mengalami lonjakan yang sangat tinggi bahkan dalam 3 tahun berturut-turut. Apalagi terlihat dari alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang berperan sebagai shock absorber.
Menkeu memaparkan, anggaran perlinsos untuk bansos reguler adalah Rp 72,3 triliun lebih tinggi dari tahun lalu Rp 65,7 triliun. Belum lagi dengan bansos yang berhubungan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 56,7 triliun.
"Jadi kita lihat ini belanja bansos adalah bantalan yang luar biasa pada saat ekonomi diguncang terus dari mulai pandemi, pemulihan, dan sekarang adanya guncangan dari sisi harga-harga barang," kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Senin (23/5).
Adapun anggaran per kementerian dan lembaga (K/L), Kementerian Sosial (Kemensos) adalah yang paling tinggi karena menjadi penyalur bagi sebagian besar bansos, baik itu dalam bentuk PKH, Kartu Sembako, dan BLT.
ADVERTISEMENT
"Untuk PKH itu 10 juta keluarga, untuk sembako 18,8 juta keluarga namun tidak selalu sama dengan PKH, ini hanya untuk 2 bulan. Ada juga untuk BLT tambahan lagi 19,3 juta keluarga," papar Menkeu.
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Kesehatan juga menyalurkan bansos dalam bentuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu sebanyak 84,9 juta masyarakat miskin.
Kemudian, kata Menkeu, untuk bansos dalam bentuk subsidi adalah pembayaran subsidi untuk LPG 3 kg yang mencapai Rp 30,5 triliun, melonjak cukup tinggi dari realisasi periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp 16,9 triliun.
"Subsidi bunga KUR yang mencapai Rp 7,7 triliun ini juga melonjak sangat tinggi. Pada tahun 2021 subsidi bunga KUR sampai dengan April itu baru Rp 700 Miliar," katanya.
ADVERTISEMENT
Terakhir, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk BLT kepada 6,1 juta masyarakat desa realisasinya hingga Rp 7,5 triliun, naik drastis dari April 2021 sebesar Rp 1,1 triliun.
"Melalui APBN kita memberikan perlindungan sosial yang sangat tinggi terutama pada masa-masa pemulihan ekonomi di kuartal 1 2022 sampai dengan April pada saat kita merasakan guncangan yang makin tinggi," tandas Sri Mulyani.