Sri Mulyani Tangkal Hoax: Kita Masih Punya Uang Tunai Rp 204 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat tak perlu khawatir mengenai 'kabar burung' yang mengatakan pemerintah tak lagi memiliki uang tunai atau cash. Menurutnya, hingga saat ini, uang tunai di Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 204 triliun.

Secara rinci, SILPA tersebut merupakan akumulasi di akhir Desember tahun lalu yang sebesar Rp 170 triliun dan SILPA di semester I ini yang sebesar Rp 34 triliun.

"Pada LKPP 2018 akhir Desember lalu ada Rp 170 triliun, semester I Rp 34 triliun, total sekitar Rp 200 triliun, itu SILPA cash kita yang ada di BI. Kami meyakinkan supaya masyarakat juga tahu, karena kemarin ada hoax yang sampaikan kita enggak punya uang, itu salah sangat besar," ujar Sri Mulyani di Ruang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7).

Dia menjelaskan, hal tersebut tentu berbeda jauh dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, limit defisit APBN Pemerintah AS ditolak oleh Kongres, sehingga AS tak lagi bisa berutang dan tak memiliki cash.

"Tentu berbeda jauh dengan pemerintah AS. Menteri AS mereka enggak punya uang cash karena mereka ajukan limit enggak di-approve. Enggak boleh issued utang lagi," katanya.

Uang dolar dan rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing/money changer. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sri Mulyani pun menegaskan, meski prediksi defisit APBN Indonesia 2019 yang sebesar 1,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 310,8 triliun lebih besar dari target 1,84 persen, namun negara masih memiliki uang tunai.

"Dan deviasi defisit dengan target juga enggak terlalu besar. Kemarin hanya ada pihak tertentu yang ingin menciptakan kondisi ketakutan. Ini sangat tidak benar," tambahnya.

Sebelumnya beredar informasi bahwa pencairan restitusi mengalami kendala lantaran kekosongan kas negara. Selain itu, terhambatnya pencairan restitusi kemungkinan disebabkan oleh pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS.

Adapun tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 40 triliun untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS yang masing-masing sebesar Rp 20 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Adapun kondisi kas negara sampai saat ini juga masih aman.

"Informasi tersebut tidak benar, kondisi kas negara aman," ujar Marwanto kepada kumparan, Kamis (13/6).