news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sri Mulyani: Tolong Awasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Hampir Rp 800 T

8 Juni 2021 15:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat turut memahami dan mengawasi dana Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD). Menurutnya, TKDD memiliki peranan penting bagi masyarakat di daerah.
ADVERTISEMENT
"Ini nggak gampang untuk bener-bener mengajak seluruh masyarakat tahu dan TKDD itu sebenernya penting banget," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6).
Pada APBN 2021, anggaran Transfer Keuangan dan Dana Desa mencapai Rp 795 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Bendahara Negara itu mengatakan, dengan anggaran sebesar itu seharusnya masyarakat ikut berkontribusi. Setidaknya bisa mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat.
"Belanja TKDD yang mendekati 800 triliun itu rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi gitu ya dan juga ikut memberikan masukan bagi pemerintah daerah," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Adapun realisasi penyaluran TKD hingga 30 April 2021 sebesar Rp 233,21 triliun atau 29,32 pesen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut turun 3,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Atera Primanto Bhakti mengaku prihatin terhadap pola belanja pemerintah daerah (pemda) yang masih rendah. Menurutnya, rata-rata belanja daerah pada April 2021 baru mencapai 12,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
"Dan ini dibandingkan dengan yang ada di Pemerintah Pusat yang kisaranya sudah mencapai 40 persen saya rasa perlu menjadi perhatian kita," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Dia menambahkan, yang menarik untuk menjadi perhatian juga adalah mengenai komposisi dari belanja daerah. Sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai, baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas.
ADVERTISEMENT
"Dan juga akun-akun lainnya yang muaranya kepada belanja pegawai. Ini terus terang menjadi perhatian kita semua," kata Prima.
Prima menuturkan, dari realisasi APBD yang baru mencapai 12,7 persen itu, 58 persen di antaranya merupakan belanja pegawai. Sementara belanja modal masih sangat rendah, yakni sekitar 5-6 persen.
"Jadi ini menjadi perhatian kita. Kita belum lihat di situ belanja modalnya apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi triger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," pungkasnya.