Sri Mulyani Tunda Anggaran Infrastruktur Non Prioritas Demi Penanganan Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti KTT LB G20 dari Istana Bogor, Kamis (26/3). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk penanganan virus corona, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, hingga insentif bagi pelaku usaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan meminta menunda anggaran yang tidak termasuk proyek prioritas. Selain itu, anggaran yang tidak mendesak pelaksanaannya pun diminta untuk dialihkan untuk penanganan corona.

"Kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak ditunda pelaksanaannya, even Menkeu mengarahkan proyek-proyek yang tidak prioritas yang bisa ditunda. Jadi pelaksanaannya tidak harus setahun, tapi bisa jadi beberapa tahun (multiyears)," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, dalam video conference, Rabu (8/4).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Meski demikian, Askolani memastikan tidak ada pembangunan infrastruktur yang disetop. Menurutnya, pemerintah hanya akan menunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak, sehingga anggarannya bisa digunakan lebih dulu untuk prioritas penanganan COVID-19 di Indonesia.

"Jadi tidak disetop, tapi di-slowdown, tapi kalau tidak mendesak maka rekomendasi kita ditunda dulu. Untuk infrastruktur itu yang akan dilakukan tentunya dampaknya bukan hanya infrastruktur, tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini bisa berjalan normal akan mengalami slow down atau cancel atau dikurangi di 2020 ini," jelasnya.

Jaring Pengaman Sosial ala Jokowi. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 423,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah ini mengalami kenaikan 5,9 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 399,7 triliun atau setara 16,6 persen dari total belanja negara tahun ini yakni Rp 2.540,4 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk mempercepat penanganan COVID-19. Anggaran untuk stimulus ini setara 15,9 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Jaring Pengaman Sosial ala Jokowi. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan

Jika dirinci, anggaran itu terdiri dari Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial (social safety net), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.