Sri Mulyani Ungkap APBN Kembali Surplus Rp 73,6 T di Akhir Juni 2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kinerja postur APBN pada semester I 2022 tercatat kembali surplus. Hal ini diketahui dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI.

Pada semester I 2022 atau hingga akhir Juni 2022, APBN surplus Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya di Mei 2022, APBN juga tercatat surplus Rp 132,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, APBN yang surplus didorong dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 48,5 persen (yoy) atau menjadi Rp 1.317,2 triliun.

"Kalau kita lihat APBN sampai dengan semester I pertumbuhan pendapatan negara 48,5 persen sangat kuat. Ini di atas baseline tahun lalu yang sebetulnya sudah tumbuh dan memberikan baseline yang lebih tinggi yaitu kenaikan dari pendapatan negara sebesar 9,2 persen," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Jumat (1/7).

Pendapatan negara yang tumbuh mencapai Rp 1.317,2 triliun atau sekitar 58 persen dari target APBN 2022, meliputi pendapatan dari perpajakan Rp 1.485 triliun atau 55,7 persen, bea dan cukai Rp 167, 6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 481 triliun

Belanja negara dalam enam bulan mencapai Rp 1.243 triliun atau 40 persen dari target APBN 2022. Anggaran belanja meliputi belanja pemerintah pusat Rp 876 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 367 triliun.

"Transfer ke daerah relatif sama Rp 769 triliun dinaikkan ke Rp 804,8 triliun dan sudah direalisasikan Rp 367 triliun atau mengalami kontraksi 1,8 persen dari tahun lalu," ungkap Sri Mulyani.

Keseimbangan primer APBN tercatat Rp 259,7 triliun. Sementara itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 227 triliun. SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

"Pembiayaan anggaran kita coba jaga lebih rendah karena cost of fund lebih tinggi dan market menjadi lebih volatile kita me-issued utang lebih rendah," tandas Sri Mulyani.