Sri Mulyani Ungkap Insentif Pajak Rp 115,2 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat raker bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang diberikan pemerintah saat ini lebih banyak dinikmati orang kaya.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam paparannya saat rapat bersama Komisi XI DPR pada hari ini, Rabu (28/8). Menurut Sri Mulyani, PPN dibebaskan merupakan salah satu instrumen dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah.

"Bansos mayoritas 40 persen terbawah. Subsidi merata dari kelas bawah hingga paling atas. PPN yang dibebaskan tadi jumlahnya Rp 100 triliun, itu mayoritas dinikmati oleh kelompok atas," kata Sri Mulyani.

Adapun perlindungan sosial yang diberikan pemerintah adalah Bansos berupa Program Keluarga Harapan, sembako, Progam Indonesia Pintar, Penerima Bantuan Iuran, Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat raker bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Kemudian perlinsos subsidi dan kompensasi berupa BBM, listrik, dan LPG. Adapun PPN yang dibebaskan yakni kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Adapun rincian PPN dibebaskan untuk bahan makanan nilainya Rp 63,1 triliun seperti untuk beras, jagung, kedelai, dan lainnya. Sedangkan sektor pendidikan nilainya Rp 21,5 triliun, sektor transportasi Rp 26 triliun, dan sektor kesehatan Rp 4,6 triliun.

Sri Mulyani mengatakan perbaikan desain terkait insentif fiskal untuk keadilan dan efisiensi selalu ada. Menurut dia, harus ada desain pajak dan instrumen fiskal keseluruhan untuk target utama ke masyarakat menengah bawah.

"Bagaimana mendesain pajak dan penerimaan atau instrumen fiskal keseluruhan untuk menargetkan kepada masyarakat, terutama menengah dan bawah yang seharusnya menikmati lebih banyak. Pajak progresif dengan menciptakan beban yang lebih merata pada kelompok yang lebih atas," katanya.