Sri Mulyani Ungkap Masalah Data yang Bikin Penyaluran Bansos Tak Maksimal

Menkeu Sri Mulyani saat konpers penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10). Foto: Kemenko perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 tidak mudah. Ia mengungkapkan permasalahannya adalah data penerima yang belum detail.

“Ini masalah bansos dan UMKM masalah yang paling pelik adalah data. Datanya tidak di dalam satu instansi dan belum dalam hal ini lengkap sehingga kita tidak bisa menjangkau semuanya,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komite IV DPD RI, Senin (9/11).

Sri Mulyani mengatakan kondisi tersebut membuat penyaluran bisa saja tidak merata atau orang yang berhak menerima bantuan malah tidak dapat dan sebaliknya. Ia mencontohkan dalam bantuan ke UMKM yang begitu banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai wilayah.

Sri Mulyani data UMKM tersebar di berbagai lembaga seperti di Bank Himbara, Pegadaian, PMN, hingga Dinas Koperasi di daerah.

“Makanya tadi yang disampaikan ada yang dapat UMKM nya Rp 2,4 juta plus rumah tangganya dapat Rp 600 ribu, sehingga dia dapat Rp 3 juta. Sementara UMKM yang sebelahnya tidak teregister dan tidak masuk dia enggak dapat Rp 2,4 juta dan mungkin tidak dapat juga Rp 600 ribu,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani merasa kondisi serupa juga terjadi di bidang kesehatan. Menurutnya saat terjadi pandemi COVID-19 pemerintah langsung merespons dengan memberikan bantuan ke para tenaga kesehatan yang menanganinya seperti diberikan asuransi dan fasilitas lainnya.

Penyaluran bansos tunai di Kantor Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, (19/8). Foto: Kemensos RI

Namun, inplementasinya tidak gampang karena datanya belum ada. Ia merasa kalau dokter di pusat bisa dilihat di Kemenkes, tapi untuk yang di daerah harus diverifikasi dulu. Setelah itu baru ditentukan berapa dokter yang bekerja menangani COVID-19.

“Itu ternyata kompleksitas dari sisi data dan bagaimana sistem untuk policy-nya sudah digariskan, anggarannya disiapkan, tapi eksekusinya menghadapi itu,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui keadaan tersebut bisa membuat implementasinya tidak maksimal. Meski begitu, ia menegaskan berbagai bantuan harus tetap diberikan dalam kondisi sulit ini dengan dibarengi perbaikan data dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu di dalam program ini kita terus mencoba membangun databasenya. Sekarang ini kami mencoba melakukan. Tapi kita tidak boleh menunggu sampai database lengkap baru memberikan. Jadi di tahap ini pasti akan terjadi target yang belum memuaskan,” tutur Sri Mulyani.