Sri Mulyani Ungkap Rp 94 Triliun Dana Pemda Masih Nganggur di Bank

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, sebanyak Rp 94 triliun dana pemerintah daerah (pemda) masih mengendap di perbankan hingga akhir tahun lalu.

Meski demikian, angka itu sudah membaik dibandingkan periode November 2020 senilai Rp 218,6 triliun. Dana nganggur itu juga lebih kecil dari akhir 2019 yang mencapai Rp 101,5 triliun.

"Pada akhir November yang lalu saya sampaikan jumlah account atau simpanan pemerintah daerah di perbankan masih Rp 218,6 triliun. Pada akhir Desember kondisinya sudah menurun menjadi Rp 94 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Sri Mulyani melaporkan, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 762,5 triliun atau 99,8 persen dari pagu Rp 763,9 triliun. Untuk transfer ke daerah realisasinya mencapai Rp 691,4 triliun atau 99,8 persen dari pagu Rp 692,7 triliun.

Sementara untuk realisasi Dana Desa per Desember 2020 mencapai Rp 71,1 triliun atau 99,9 persen dari pagu Rp 71,2 triliun. "Transfer ke daerah realisasinya terjadi penurunan 7 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp 643,2 triliun," jelasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani memahami bahwa Pemda juga mengalami tekanan anggarannya karena pendapatan asli daerah (PAD) yang juga menurun. Ini merupakan imbas dari adanya pandemi COVID-19.

"Sebuah angka yang luar biasa besar. Ini menunjukkan bahwa pemda juga masih ada beberapa yang belum bisa mengeksekusi belanja, terutama untuk penanganan COVID-19," kata dia saat konferensi pers APBN KiTa, Rabu (6/1).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) usai memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Dengan mengendapnya uang tersebut di rekening bank pemda, upaya penanganan COVID-19 di daerah juga dinilai belum maksimal. Hal tersebut tercermin dari realisasi belanja penanganan COVID-19 di daerah yang relatif rendah.

Untuk belanja di sektor kesehatan, Sri Mulyani merinci, dari yang dialokasikan sebesar Rp 23,02 triliun oleh pemda, namun yang hanya bisa dieksekusi atau dibelanjakan mereka hanya mencapai Rp 13,64 triliun. Baru sebesar 59 persen dari pagu.

Adapun untuk belanja di sektor jaring pengaman sosial, dari alokasi Rp 22,12 triliun hanya Rp 14,79 triliun atau terealisasi 66,9 persen. Sedangkan bantuan bagi UMKM untuk dukungan ekonomi yang dianggarkan Rp 6,74 triliun baru terealisasi Rp 2,9 triliun atau 43,2 persennya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.