Sri Mulyani Usul ke DPR Tambah Subsidi Energi Rp 74,9 T di 2022

19 Mei 2022 12:13 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencapai Rp 74,9 triliun di APBN 2022. Hal ini lantaran meningkatnya harga minyak dunia yang juga makin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun ini. Adapun ICP diusulkan menjadi USD 100 per barel, naik dari saat ini USD 63 per barel.
ADVERTISEMENT
"Dengan adanya perubahan keekonomian, kalau asumsi ICP USD 100, maka subsidi energi akan menggelembung menjadi Rp 208,9 triliun atau naik Rp 74,9 triliun," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).
Secara rinci, tambahan subsidi energi untuk BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 71,8 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Sementara tambahan untuk subsidi listrik Rp 3,1 triliun menjadi Rp 59,6 triliun.
Di APBN 2022, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 134 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp 77,5 triliun dan listrik Rp 56,5 triliun.
Selain tambahan subsidi energi, Sri Mulyani juga mengusulkan tambahan kompensasi Rp 216,1 triliun menjadi Rp 234,6 triliun. Secara rinci, tambahan kompensasi BBM Rp 194,7 triliun dan tambahan kompensasi listrik Rp 21,4 triliun.
ADVERTISEMENT
"Jadi subsidi kompensasi kalau harga BBM itu direfleksikan USD 100 per barel, maka subsidi dan kompensasi melonjak sangat tinggi dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 443,6 triliun atau naiknya Rp 291 triliun," jelasnya.
Menurutnya, anggaran kompensasi yang melonjak sangat tinggi karena beberapa barang yang sebelumnya tidak diberi kompensasi. Seperti kompensasi untuk Pertalite yang harganya tidak naik mencapai Rp 114,7 triliun, serta listrik sebesar Rp 21,4 triliun.
"Solar kita juga meledak ke Rp 98,5 triliun dan untuk listrik juga Rp 21,4 triliun. Jadi anggaran untuk kompensasi akan melonjak dari tadinya hanya dialokasikan Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun atau naik Rp 216,1 triliun," pungkas dia.