Suntikan PMN untuk BTN Masih Dikaji Lagi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Ilustrasi bank BTN. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah berencana mengevaluasi kembali keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,98 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) di tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Dia mengatakan, kebijakan ini dibahas dalam rapat Komite Privatisasi BUMN yang dilaksanakan hari ini, Rabu (10/8).

"BTN masih perlu dievaluasi lagi. Ada beberapa yang memang ini lagi dievaluasi lagi. Ini kan rapat komite privatisasi BUMN," kata Susiwijono kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8).

Dia melanjutkan, setiap keputusan PMN selalu dibahas oleh komite tersebut yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara berkala.

Adapun pada rapat kali ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra di Kantor Kemenko Perekonomian.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Pemerintah Pastikan PMN untuk Garuda dan Waskita

Dalam kesempatan tersebut, Susiwijono membeberkan pemerintah membahas 3 rencana PMN untuk BUMN yakni PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, dan PT BTN. Selain BTN, pemerintah dipastikan akan mencairkan PMN untuk Garuda dan Waskita.

"Ada tiga, Waskita Karya Rp 3 triliun, Garuda Rp 7,5 triliun, BTN belum diputuskan, angkanya sedang didalami, makanya belum diputus di rapat hari ini," ungkapnya.

Khusus untuk PMN bagi Garuda Indonesia, dia mengatakan pemerintah tinggal menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dilakukan sesegera mungkin.

"PMN itu kan perlu PP, PP-nya akan kita kejar untuk kita selesaikan segera, dalam waktu dekat ini. Kalau PP kan perlu waktu, tapi paling tidak di bulan-bulan ini," pungkas Susiwijono.

Sebelumnya, Bank BTN menerima persetujuan Komisi VI DPR RI untuk melakukan aksi korporasi berupa rights issue dengan target Rp 4,96 triliun. Perseroan juga resmi mendapatkan PMN sebesar Rp 2,98 triliun.

Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp 2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp 4,96 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60 persen. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40 persen.