Tahun Depan, Pemerintah Akan Bangun 905 Kilometer Jalan Tol

Ilustrasi pembangunan jalan tol. (Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto)

Pemerintah pada tahun depan memastikan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Ditargetkan ada 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi yang akan dibangun.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam dalam pidatonya saat penyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2019 dan Nota Keuangan di depan Paripurna DPR RI.

Jokowi mengatakan akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.

"Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan," kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8).

Jalan Tol Solo-Ngawi yang Siap Beroperasi (Foto: Dok. Jasa Marga)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan anggaran infrastruktur terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2014, anggaran infrastruktur hanya sekitar Rp 154,7 triliun dan menjadi Rp 256,1 triliun pada 2015. Dalam RAPBN 2019, kata dia, diupayakan anggaran infrastruktur naik mencapai Rp 420,5 triliun.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Jokowi mengatakan pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Selain itu, dari 2016 hingga 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

Jokowi mengatakan pemerintah juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1.

Selain itu infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.