Tak Ingin Dikriminalkan, Sri Mulyani Rekam Semua Rapat

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyampaian SPT elektronik di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pihaknya dalam menjalankan segala kebijakan, termasuk penggunaan anggaran virus corona, siap diawasi oleh semua pihak terkait. Ia mengatakan, transparansi selalu dikedepankan di Kemenkeu, misalnya dengan merekam semua rapat.

Apalagi, kata Sri Mulyani, saat ini rapat lebih sering diadakan melalui video conference sehingga mudah direkam. Sehingga apabila nanti ada audit atau permasalahan bisa langsung ditunjukkan rekamannya seperti apa.

“Saya Insyaallah dan semoga semua berjalan baik, kita record detail. Siapa yang hadir, ngomong apa, dan rekaman itu kita preserve. Bahkan sejak 2015, ketika bicara century, semua rekaman ada, sampai hari ini kalau mau lihat-lihat silakan aja, kenapa keputusan dibuat,” kata Sri Mulyani saat diskusi secara virtual yang ditayangkan di Youtube Sekolah Bisnis IPB, Sabtu (27/6).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sri Mulyani memastikan pihaknya tidak mempunyai niat buruk dengan memanfaatkan jabatan. Ia mengaku segala kebijakan yang dibuat seperti saat virus corona ini adalah untuk kepentingan rakyat. "Itu menurut saya ya memang begitu sehingga auditor enggak nyari-nyari kenapa kita buat keputusan seperti ini," ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan dalam mengambil kebijakan juga tidak boleh ada pihak yang diistimewakan, termasuk BUMN. Ia menuturkan kalau ada BUMN yang harus dibantu, maka harus ada audit dulu terkait masalahnya.

“Kalau sekarang masyarakat sering melihat orang yang buat keputusan itu dianggap punya niat enggak baik, kecuali terbukti dia niatnya baik. Ini jadi beban sebetulnya kalau anda dicurigai. Makanya daripada harus buktikan, kita record saja semuanya,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan pihaknya transparan dalam mengambil kebijakan. Meski begitu, ia mengungkapkan tidak semua bisa dibeberkan ke publik, misalnya data wajib pajak yang memang tidak boleh sembarangan digunakan.

“Kalau Perbankan data dari para nasabah atau penyimpan uang juga dilindungi UU. Sehingga kita enggak boleh for the sake untuk transparansi,“ tutur Sri Mulyani.