Tak Ingin Ditipu Mafia, Prabowo Mau Pilih Sendiri Produsen Alutsista

Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat meninjau kapal selam PT PAL di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Foto: Dok. Agus Suparto

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah menjajaki sejumlah kesepakatan awal terkait pengadaan alutsista. Teranyar, Menhan Prabowo telah menandatangani kontrak awal untuk 8 kapal perang Italia dan juga 36 jet tempur Rafael Prancis.

Dalam podcast Deddy Corbuzier, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sendiri yang bakal turun tangan langsung dalam hal negosiasi dengan sejumlah negara yang bakal dipilih untuk pembelian alutsista. Alasannya, Prabowo tidak ingin ada mafia yang melakukan mark-up, sehingga harga yang dibayarkan akan jauh lebih besar.

"Pasti ada (mafia), kita mau tertibkan. Kita susun satu sistem, jadi sekarang saya banyak lakukan negosiasi langsung dengan produsen, sehingga ingin tahu harga sebenarnya berapa," jelas Prabowo dalam podcast yang disiarkan di youtube Deddy, Minggu (13/6).

Prabowo juga menjamin, kementeriannya bakal melibatkan Kejaksaan Agung hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap kontrak awal yang dijajaki. Ini supaya menghindari adanya potensi terjadinya mark-up atau permainan harga oleh para mafia di bidang alutsista.

Dia pun mengakui, setiap anggaran yang digelontorkan pemerintah memiliki potensi besar terjadinya mark-up. Atas dasar itu, Prabowo menegaskan tidak akan segan-segan menolak pengadaan alat pertahanan atau senjata yang harganya gila-gilaan.

"Semua anggaran pemerintah potensi mark-up sebagainya. Yang penting bagi saya, kalau sudah gila-gilaan barang X harganya mark-up sampai 600 persen, saya bilang saya tidak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," tegas Prabowo.

Sebagai gambaran, dua kesepakatan awal pengadaan alutsista yang telah dijajaki merupakan realisasi dari master plan Kemenhan dalam hal modernisasi alat pertahanan dan keamanan atau alpalhankam.

Rencana ini saat ini riuh diperbincangkan di tengah publik lantaran bocornya besaran anggaran yang diusulkan. Adapun anggaran untuk rencana induk hingga tahun 2044 ini, diusulkan sebesar Rp 1.750 triliun.

"Waktu saya baru dilantik, kurang lebih 2 minggu, saya di Istana beliau bilang 'Menhan saya ingin master plan, grand design, saya minta 15 sampai 20 tahun, jangan dicicil, saya minta utuh direncanakan'," ujar Ketum Partai Gerindra itu.