Target Inklusi Keuangan 90 Persen di 2024 Terancam Meleset, Ini Penyebabnya

Agen BRIlink Omang bin Jajang Foto: Prili Fitria/kumparan

Pemerintah menargetkan agar 90 persen dari total penduduk di Indonesia memiliki akses ke sektor keuangan dan memiliki rekening di bank. Namun, target inklusi keuangan tersebut terancam meleset lantaran masih adanya sejumlah hambatan.

Pengamat Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terakses perbankan. Salah satu faktornya adalah infrastruktur yang belum memadai.

“Masalah akses internet, masalah ketersediaan, pengadaan, masih sangat buruk di Indonesia. Tower-tower infrastruktur saja masih sangat rendah,” ujar Nailul dalam webinar Tempo, Selasa (20/10).

Dia melanjutkan, masyarakat Indonesia yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat sulit untuk menjangkau perbankan. Hal ini juga karena adanya ketimpangan akses pembangunan secara menyeluruh.

“Masih ada masyarakat di 3T. Ini karena ketimpangan pembangunan ekonomi digital di wilayah 3T, ketimpangan akses untuk mencapai ekonomi digital,” jelasnya.

Menurut dia, untuk mencapai target inklusi keuangan mencapai 90 persen di tahun 2024, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan industri jasa keuangan. Jika kolaborasi tak dilakukan, target tersebut sulit untuk tercapai.

“Untuk bisa 90 persen itu kata kuncinya kolaborasi. Tahun 2024 kita optimistis bisa mencapai 90 persen, tapi bisa juga meleset dari tahun 2024," jelasnya.

Ilustrasi kartu ATM Bank Syariah Mandiri. Foto: Dok. Bank Syariah Mandiri

Indeks inklusi keuangan di Indonesia berada di angka 76,2 persen pada 2019. Ini masih lebih rendah dibanding negara-negara emerging market.

Di India dan China misalnya, indeks inklusi keuangan telah mencapai 80 persen. Indonesia tercatat tertinggal dibanding negara lain di ASEAN. Pada 2017, indeks inklusi keuangan Malaysia bahkan telah mencapai 85 persen dan Thailand mencapai 82 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menegaskan, pihaknya tetap optimistis target inklusi keuangan akan tercapai di 2024. Menurutnya, pemerintah juga berupaya mendorong inklusi keuangan di tengah pandemi saat ini.

Berbagai bantuan sosial dilakukan secara digital atau nontunai. Mulai dari bantuan presiden untuk UMKM sebesar Rp 2,4 juta, subsidi gaji, hingga Kartu Prakerja, dilakukan secara nontunai. Hal ini dinilai akan membuat indeks inklusi keuangan di Indonesia semakin meningkat.

“Bantuan kita lakukan dan banyak yang nontunai. Bulan ini kan kita masuk inklusi keuangan, perluasan akses pembiayaan, khususnya UMKM untuk restart ekonomi setelah pandemi,” jelas Iskandar.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edwin Nurhadi menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong masyarakat untuk terakses ke sektor keuangan. Ke depan, OJK juga akan berfokus untuk mendorong inklusi keuangan di wilayah 3T.

“Kita create tetap membuka akses keuangan. Ke depan kami memang fokus di wilayah 3T agar ketimpangan akses keuangan ini semakin sempit dan target inklusi keuangan ini bisa tercapai,” pungkasnya.