Tentang Utang Luar Negeri RI yang Disebut Terbesar oleh Bank Dunia

Petugas memperlihatkan pecahan uang dolar dan rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing/money changer di Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Bank Dunia merilis daftar sepuluh negara yang memiliki utang luar negeri terbesar selama 2019. Indonesia masuk dan berada di posisi nomor tujuh.

Dalam laporan International Debt Statistics (IDS) 2021 itu, Bank Dunia memasukkan Indonesia bersama dengan negara berpendapatan kecil-menengah lainnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan sajikan fakta-fakta terkini utang luar negeri Indonesia:

Indonesia di Posisi Ketujuh Dunia

Utang luar negeri Indonesia, yang terdiri dari utang luar negeri pemerintah, Bank Indonesia, BUMN, dan swasta, mencapai USD 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775 per dolar AS) di tahun 2019. Angka tersebut naik 5,9 persen dari posisi utang luar negeri di tahun 2018 yang sebesar USD 379,58 miliar.

Utang luar negeri Indonesia berada di bawah China yang memiliki utang sebesar USD 2,1 triliun, Brasil USD 569,39 miliar, India USD 560,03 miliar, Rusia USD 490,72 miliar, Meksiko USD 469,72 miliar, dan Turki USD 440,78 miliar.

Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank). Foto: Reuters

Sementara negara yang menempati posisi di bawah Indonesia, yaitu Argentina dengan utang sebesar USD 279,3 miliar, Afrika Selatan USD 188,1 miliar, dan Thailand USD 180,23 miliar.

Pemerintah Buka Suara

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan perbandingan yang dilakukan Bank Dunia itu kurang tepat karena tak memasukkan negara-negara maju.

“Namun demikian, laporan perbandingan yang di maksud tidak menyertakan negara-negara maju, melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah, sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan utang luar negeri terbesar,” kata Puspa dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).

Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi utang luar negeri berjangka panjang, yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total utang luar negeri. Dia menegaskan, pemerintah tetap mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel).

“Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16,” jelasnya.

Pemerintah Klaim Mampu Bayar

Pemerintah mengklaim utang tersebut tetap aman dengan pengelolaan utang yang terkendali.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menjelaskan kebijakan utang tidak dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Menurutnya, negara yang sedang membangun memang memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dari tingkat saving-nya atau Saving-Investment Deficit.

"Dalam hal ini perbedaannya ditutup dengan utang luar negeri. Sepanjang return terhadap investasi tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya bunga, maka sebuah negara akan mampu membayar kembali," ujar Masyita dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Ilustrasi dolar. Foto: Antara/Hafiz Mubarak

Dia menambahkan, utang luar negeri Indonesia sebelum pandemi digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan di seluruh pelosok. Reformasi struktural ekonomi tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

"Namun, sustainability utang luar negeri perlu dijaga dan ini bergantung pada kemampuan membayar lagi, potensi penerimaan dalam negeri, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada pula pertimbangan yang lebih mengarah ke debt management," jelasnya.

Porsi Pemerintah Hanya 29,8 Persen

Masyita juga mengatakan, posisi utang yang dicatat Bank Dunia itu merupakan total keseluruhan utang luar negeri. Data itu bukan hanya utang pemerintah saja, tapi juga utang swasta dan BUMN.

"Bukan semuanya utang pemerintah Indonesia. Utang luar negeri pemerintah hanya 29,8 persen saja dari keseluruhan utang Indonesia yang tercantum," jelasnya.

Dia melanjutkan, posisi utang pemerintah tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara sesama kategori BBB Fitch, yaitu 51,7 persen. Sehingga menurutnya, membandingkan ULN antarnegara perlu melihat nilai pendapatan domestik bruto (PDB).

"Ibarat membandingkan nilai KPR (kredit pemilikan rumah), perlu disesuaikan dengan penghasilan. Berbanding dengan PDB, porsi utang Indonesia hanya 35,8 persen per Oktober 2019. Selain itu, utang luar negeri kita juga jangka panjang membuat risiko fiskal kita untuk membayar kewajiban masih manageable," kata dia.

Petugas melayani penukaran uang dolar Amerika di salah satu gerai penukaran valuta asing, Jakarta. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Pemerintah Klaim Utang Dikelola dengan Baik

Menurut Masyita, banyak pihak yang mengkhawatirkan besarnya ULN Indonesia tersebut. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.

"Bu Sri Mulyani dikenal prudent dalam menjaga fiskal kita, sehingga resiko yang ada masih manageable dan terjaga. Bahkan, dalam empat tahun terakhir, kebijakan fiskal kita diarahkan untuk mengurangi angka primary deficit, sudah sangat mendekati angka positif di tahun ini, sebelum pandemi terjadi," tambahnya.

Data Terbaru Utang Luar Negeri RI

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia mencapai USD 413,38 miliar atau sekitar Rp 6.107,68 triliun (kurs Rp 14.775) hingga akhir Agustus 2020.

Utang tersebut meningkat 5,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 391,24 miliar. Sementara jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD 409,89 miliar, utang tersebut naik tipis 0,8 persen.

Kenaikan utang tersebut disebabkan oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri berdenominasi rupiah.

Adapun utang luar negeri pemerintah mencapai USD 200,14 miliar atau naik 3,4 persen (yoy) per Agustus 2020. Sedangkan utang luar negeri bank sentral sebesar USD 2,81 miliar atau naik 1,4 persen (yoy).

Sementara untuk utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai USD 210,43 miliar atau tumbuh 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2020 sebesar 38,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,2 persen.

Struktur utang Indonesia juga tetap didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 89,0 persen dari total utang luar negeri.