Tergesa Bangun IKN Nusantara, Badan Otorita Bisa Apa?

Ibu kota negara (IKN) Nusantara akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045. Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan prioritas yang mulai dikerjakan adalah pada zona 1A-1 dan 1A-2 dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP-IKN) seluas 6.671 hektar.

Dalam prosesnya, Badan Otorita IKN bertanggung jawab dalam kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Menurut Wakil Ketua Badan Otorita, Dhony Rahajoe, semua pihak yang terlibat tengah menyusun rencana pembangunan. "Sesuai aturan, saat ini kegiatan pembangunan masih dilakukan kementerian dan lembaga," katanya.

Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono, menjelaskan selain tugas-tugas tersebut, Badan Otorita IKN juga bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana induk pembangunan IKN.

Kemudian koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Itu salah satunya dari beberapa fungsi yang harus dikerjakan oleh otorita. Setidaknya, itulah tugas badan yang punya kewenangan setara kementerian ini.

Lebih dari itu, Badan Otorita IKN ia sebut berperan memberikan masukan mengenai langkah-langkah penyelesaian persoalan dan kendala-kendala yang ada di lapangan, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, membantu penyiapan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Badan Otorita nantinya juga akan dibantu oleh Tim Transisi. Sementara untuk tugas pelaksanaan teknis pembangunan masih di Kementerian teknis terkait.

“Misalnya untuk infrastruktur ya tentu Kementerian PUPR, kemudian untuk status kawasan, misal kawasan hutan terutama dan pertanahan masih ada KLHK dan ATR/BPN,” ujar dia.

Selain tugas tersebut, Badan Otorita juga terlibat dalam proses pencarian dana di luar APBN untuk pembangunan IKN. Dalam menjalankan tugas ini, Badan Otorita bersama Tim Transisi melibatkan Kementerian Investasi/BKPM hingga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Itulah kenapa Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia belakangan tampak jadi dua aktor paling sibuk bicara pendanaan ibu kota baru.

Semua pihak tersebut intensif melakukan pertemuan-pertemuan dengan investor potensial, menjajaki berbagai kemungkinan, mengeksplorasi berbagai program-program yang bisa dilakukan investor dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kemudian di internal, sebagaimana yang ditugaskan Presiden, tim transisi otorita juga sedang menyiapkan dan memastikan memfinalisasi paket-paket insentif yang diberikan kepada investor yang akan berkontribusi dalam pembangunan IKN nusantara,” jelasnya.

Adapun hingga Juni 2022, dari total 36 kegiatan atau paket konstruksi pembangunan di IKN, delapan di antaranya sudah dilelang, 22 kegiatan (paket) konstruksi telah terbit SK Pokja (Kelompok Kerja), dan enam kegiatan (paket) yang sudah masuk di tahap persiapan. Adapun pagu yang sudah terlelang mencapai Rp 8.107.585.664.000 dari pagu rencana lelang mencapai Rp 20.052.303.826.000.

Lebih lanjut, Sidik Pramono menjelaskan bahwa saat ini Badan Otorita secara formal strukturnya masih berisi Kepala dan Wakil Kepala dengan dibantu oleh Tim Transisi. Di tahap awal pembangunan IKN ini, berdasarkan regulasi yang berlaku Badan Otorita beroperasi penuh paling lambat akhir 2022.

“Jadi selama kelembagaan otorita itu belum sepenuhnya terbentuk, jadi melalui Tim Transisi IKN, itu mengkonsolidasikan penyelenggaraan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga teknis terkait, kemudian juga memfasilitasi tindak lanjut dari arahan dan kebijakan Presiden,” pungkasnya.

Nyoman Nuarta dan design Istana Garuda. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Dalam proses pembangunan IKN Nusantara juga akan melibatkan desainer Istana Kepresidenan di IKN selaku pemenang sayembara, seniman cum pematung Nyoman Nuarta. Hal itu dikatakan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H Sumadilaga.

Danis menjelaskan keterlibatan Nyoman dalam pembangunan IKN untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan perencanaan agar memastikan desain yang digarap bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. “Jadi yang disiapkan Pak Nyoman Nuarta itu namanya basic design, nantinya, nanti kita tenderkan secara design and build,” jelas dia.

Infografik Kebut Tender Proyek IKN. Foto: kumparan