news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

TKI Jadi Penyumbang Kredit Macet Tertinggi Program KUR

16 Oktober 2019 14:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Perekonomian, Darmin Nasution saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua, Barat. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
zoom-in-whitePerbesar
Menko Perekonomian, Darmin Nasution saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua, Barat. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut penyumbang kredit macet terbesar pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
ADVERTISEMENT
Hingga Agustus 2019, rasio kredit macet untuk keseluruhan KUR mencapai 1,3 persen. Sementara jika mengeluarkan kredit macet TKI, jumlahnya hanya sebesar 0,9 persen.
"Yang paling Tinggi NPL-nya itu adalah KUR untuk TKI. Paling susah di-tracking kalau TKI sudah meninggalkan Indonesia dan berangkat ke negara bekerja," ujar Darmin di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10).
Darmin mengatakan, pengawasan KUR bagi TKI cukup sulit ketika mereka telah berangkat ke luar negeri. Sementara itu, usaha yang dijalankan para TKI di dalam negeri pun tak jelas pengelolanya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menjelaskan penyaluran KUR hingga Agustus telah mencapai 72 persen dari target plafon KUR sebesar Rp 140 triliun. Sepanjang tahun ini, KUR telah disalurkan kepada 3,6 juta debitur.
Menko Perekonomian Darmin Nasution (paling kanan) meluncurkan KUR pemberdayaan perempuan Indonesia. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
"Sekarang saja sudah Rp 102 triliun. Setelah kami hitung-hitung, penyaluran KUR hingga akhir tahun bisa sampai Rp 141 triliun. Tapi mungkin karena bank-bank tidak berani sampai 100 persen, ya mendekati ke Rp 140 triliun itu," kata Iskandar.
ADVERTISEMENT
Dia melanjutkan, terdapat beberapa bank yang berminat menambah kuota KUR. Untuk itu, pemerintah berencana mengalihkan kuota penyaluran KUR yang tak mampu mencapai target ke bank tersebut, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
"Mereka itu sampe minta tambah. BNI minta tambah Rp 2 triliun, BRI Rp 2 triliun. Tapi memang belum kita setujui. Masih kita hitung kembali," katanya.