Trenggono Beberkan Program Prioritas KKP di 2023, Ada Penangkapan Berbasis Kuota

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan paparan saat workshop Blue Carbon di Jakarta, Senin (18/4/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan sejumlah program yang menjadi prioritas KKP pada tahun 2023. Salah satu yang dikebut implementasinya oleh KKP adalah kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota yang hingga saat ini masih gencar disosialisasikan.

Dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Trenggono mengungkapkan ada tiga program yang menjadi prioritas di sektor kelautan dan perikanan.

"Pertama penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan, untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan," ujar Trenggono dalam rapat yang disiarkan virtual, Selasa (31/5).

Program kedua yang menjadi prioritas KKP adalah pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Ada empat komoditas yang diharapkan KKP menjadi unggulan, yakni udang, lobster, kepiting, serta rumput laut.

Kemudian yang ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai kearifan lokal. Ini diyakini bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

Selain 3 program prioritas ini, ada sejumlah program pendukung yang juga disiapkan. Di antaranya peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, kemudian penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan domestik dan ekspor.

Termasuk juga pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir, pulau-pulau kecil sebagai pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya perikanan dan sistem karantina ikan. Selanjutnya, penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan usaha kelautan dan perikanan.

KKP menargetkan untuk tahun depan ada pertumbuhan PDB perikanan 4 sampai 6 persen. Kemudian produksi perikanan sebesar 30,31 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap 8,73 juta ton dan budidaya 21,58 juta ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menynjukkan lobster di Lombok. Foto: Dok. KKP

Ekspor hasil perikanan diharapkan tembus USD 7,66 miliar. Begitu pula angka konsumsi ikan sebesar 61,02 kilogram per kapita. Selain itu, juga ada target nilai tukar nelayan sebesar 107, dan luasan kawasan konservasi menjadi 29,1 juta hektar serta peningkatan kepatuhan usaha perikanan mampu mencapai 97 persen.

Adapun kebijakan penangkapan ikan terukur, sebelumnya ditentang oleh berbagai organisasi di sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan ini, dianggap Koalisi KORAL bakal rawan eksploitatif terhadap ekosistem laut.

Menteri KP Trenggono menanggapi kekhawatiran KORAL, soal bakal terjadinya eksploitasi saat kapal ikan asing diberikan kuota dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia.

KORAL merupakan gabungan 9 organisasi di sektor kelautan dan perikanan, di mana di dalamnya termasuk Pandu Laut Nusantara yang didirikan Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti juga mengingatkan Trenggono bahwa pengelolaan wilayah laut tidak bisa disamakan dengan hutan yang bisa diberikan konsesi lahan. KORAL juga secara tegas menyatakan penolakan karena dianggap bakal merugikan negara dan nelayan-nelayan kecil khususnya.

"Saya kira kalau ada yang mengatakan itu akan terjadi eksploitasi luar negeri (kapal asing), namanya pembodohan," ujar Trenggono usai membuka Rakornas Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Selasa (29/3).