Tuntut Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Sawit Gelar Aksi Serentak

Petani kelapa sawit demo menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit, di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) gelar aksi serentak yang diadakan di 146 kabupaten dan kota, pada Selasa (17/5). Salah satu tuntutan utama dari petani sawit adalah pencabutan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Ketua Umum DPP Apkasindo,Gulat Manurung mengatakan, semakin lama larangan ekspor CPO berlaku maka petani sawit semakin menderita. Ia menyebutkan jika tanda buah segar (TBS) tidak dibeli akan membusuk dan sebaliknya jika dibiarkan maka tangki penyimpanan akan melebihi batas.

“Saat ini petani bermitra ataupun petani non-mitra (swadaya) di mata pabrik sama saja,” ujar Gulat kepada wartawan saat gelar aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5).

Dirinya juga memprediksi jika terus dibiarkan, petani benar-benar tidak memiliki penghasilan lagi. “Saya pikir satu bulan ke depan bangkrut semua,” ungkapnya.

Adapun, saat ini 22 perwakilan dari tiap wilayah perwakilan Apkasindo telah datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutannya ke Istana Negara.

Petani kelapa sawit demo menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit, di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Salah satu peserta aksi dari Belitung yang turut serta hadir di Jakarta, Jamaludin sejak kemarin telah datang bersama rombongan untuk menyampaikan keresahannya akibat dari dampak larangan ekspor.

Jamaludin membawa harapan agar Presiden Jokowi secepatnya dapat mencabut larangan ekspor CPO. Menurutnya sejak minggu ini harga TBS turun dari Rp 3007 menjadi Rp 1700.

Hal tersebut menurutnya berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan petani. “Saat ini serba sulit, ini kan berdampak besar bagi petani, mereka uangnya buat bayar sekolah anak, buat makan, dan buat cicilan kredit,” jelas Jamaludin.

Menyikapi hal tersebut, Apkasindo membawa 5 tuntutan untuk dapat disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.

Massa Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022). Foto: Galang/kumparan

Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta hektar).