Ungkapan Kekhawatiran Jokowi soal Anjloknya Perekonomian Indonesia

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto/Pool

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatirannya di hadapan para kepala daerah se-Jawa Tengah. Hal itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Sejauh ini, pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 2,97 persen. Ia sangat khawatir karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II terancam minus akibat pandemi.

"Pada kuartal pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh keadaan normal kita di atas lima, tapi kuartal pertama kita tumbuh 2,97. Masih bisa tumbuh 2,97. Tapi di kuartal kedua, kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa ( 30/6).

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara telekonferensi dari Istana. Foto: Muchlis Jr/ BPMI Setpres

Karena itu, Jokowi meminta semua pihak termasuk para kepala daerah berhati-hati dalam menangani persoalan ini. Di samping penanganan di bidang kesehatan, Jokowi ingin ekonomi tetap terjaga. Hal ini agar keduanya bisa berjalan dengan baik.

"Ini lah yang harus hati-hati mengelola, memanajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan. Jadi saya harapkan Bapak-Ibu dan saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur," ujarnya.

"Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, bukan hanya para kepala daerah saja yang diminta turun tangan dalam mengatasi persoalan ini, namun juga pihak-pihak lainnya yang berwenang seperti TNI, Polri dan bahkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

"Kalau kita bisa mengatur mengelola gas dan rem antara COVID antara kesehatan dan ekonomi ini lah yang kita harapkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya," jelasnya.

"Bukan hanya gubernur, bupati, dan walkot, tapi jajaran Forkopimda dan TNI, Polri, seluruh Gugus Tugas betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.