Usai Singgung Bansos, Zulhas Sebut Harga Telur Naik karena Ongkos Transportasi

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Ciracas Jakarta Timur, Selasa (5/7/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan harga telur perlahan sudah mulai turun. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga telur di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera terpantau turun.

Meski demikian, Zulhas mengatakan masih ada beberapa daerah yang menjual harga telurnya di atas Rp 30.000. Dia mencontohkan Papua dan Maluku sebagai daerah yang menjual telur dengan harga sangat tinggi.

“Yang mahal Maluku Rp 34.000/kg Papua Rp40.000/kg,” Ujar Zulhas saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (30/8).

Menurut Zulhas masalah utama kenaikan harga telur naik adalah ongkos pengiriman yang tinggi. Oleh karena itu dia menyarankan agar kepala daerah dapat menggunakan dana cadangan untuk bisa membantu ongkos pengiriman.

“Kita sudah rapat sebetulnya yang paling tinggi itu di ongkos, jadi kalau peternak telur ada di Lampung ngirim ke DKI Jakarta ongkosnya mahal. Nah itu pemerintah daerah bisa gunakan dana cadangan ini bisa dibantu, nanti ongkosnya pasti langsung turun,” ungkapnya.

Selain itu, Zulhas juga mengimbau agar kepala daerah dapat turun langsung untuk memantau kondisi harga pangan.

Menurutnya, jika kepala daerah dapat bergerak cepat untuk mulai membantu menurunkan harga telur lewat subsidi untuk transportasi maka masalah ini akan cepat selesai.

“Pak Jokowi aja masih mampir ke pasar ini care betul terhadap ini, kalau bupati juga begitu dan gubernur juga begitu 2 hari sekali liat pasar harganya gimana, sama-sama semua, pemerintah daerah dan pusat sama, saya kira gejolak ini cepat diredam,” jelas Zulhas.

Sebelumnya, Zulhas sempat menyinggung bahwa kenaikan harga telur disebabkan oleh penyaluran bansos yang dirapel selama 3 bulan. Bansos yang disalurkan salah satunya dalam bentuk telur menurut Zulhas, kemudian dibantah oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.