Utak-atik Dana Beasiswa LPDP dan Rapel Gaji PNS Dinilai Demi Biayai Bansos

Jokowi bagi-bagi bansos di Kepulauan Aru, Maluku, 15 September 2022. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Utak-atik anggaran terjadi di tahun terakhir pemerintahan Jokowi, seperti pada dana beasiswa LPDP yang rencananya akan dialihkan. Di sisi lain, pemerintah merapel penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bansos berupa uang Rp 200 ribu selama tiga bulan itu itu seharusnya dikeluarkan berkala selama Januari hingga Maret 2024.

Berbeda dengan bansos uang tunai yang dibayarkan sekaligus, pembayaran kenaikan gaji PNS justru ditunda bulan ini dan dirapel bulan depan.

Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho menuturkan ada kemungkinan pemerintah tengah berupaya memangkas anggaran-anggaran tertentu bakal membiayai bansos yang penyalurannya dimajukan. Termasuk penyetopan dana abadi LPDP dan perapelan kenaikan gaji ASN.

“Sekarang Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sedang mencari pos-pos anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk bansos. Belanja kan harus ada income yang masuk, ini kan mereka harus cari uang, cari pendanaan,” kata Andry kepada kumparan pada Minggu (4/2).

Presiden Jokowi membagikan BLT El Nino di Kantor Pos Malang, Kamis (14/12/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Andry menyebut, LPDP dapat menjadi salah satu opsi untuk menjadi sasaran pemangkasan anggaran lantaran dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau dari kementerian yang lain memang akan ada pertentangan, apalagi beberapa menteri berbeda pandangan politik, bisa jadi mereka tidak mau dipotong, untuk bansos ini karena memang ngarahnya sidah ke politisasi,” jelas Andry.

Padahal LPDP adalah instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam negeri. Dia menyayangkan jika dana abadi ini harus dipangkas untuk bansos.

“Bukan hal yang baik, apalagi LPDP itu suatu legacy yang sangat baik untik meningkatkan kualitas sdm kita, dan dengan memotong itu menyrut saya justru memberikan sinyal bahwa kita tidak serius untuk meningkatkan SDM kita,” tutur Andry.

Andry juga bilang tindakan memundurkan bansos yang seharusnya disalurkan pada Maret menjadi pada Februari ini sebagai bantuan elektabilitas yang tidak hanya dimanfaatkan untuk momen pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan legislatif.

Ilustrasi beasiswa LPDP. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

“Menurut saya bansos ini 100 persen politisasi, jadi mereka yang di eksekutif dan legislatif memanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas, jadi sebetulnya mereka memanfaatkan ini untuk menaikkan elektabilitas, jadi menurut saya ini bantuan elektabilitas,” pungkas Andry.

Dalam catatan kumparan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan itu diberikan untuk memitigasi risiko pangan.

"Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Mengenai proses penyaluran, Sri Mulyani mengatakan bansos tersebut akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus pada bulan Februari.

"Ini udah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya, dan penggunaan data-nya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," ungkapnya.

Adapun pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

Lalu, Muhadjir mengungkapkan pemerintah berencana menyetop suntikan dana ke LPDP.

"Kan, tiap tahun dari 20 persen anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp 20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar Rp 136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu, 20 persen akan difokuskan untuk pendidikan dan riset," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (17/1).

“Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu, jadi anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi beasiswa dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," kata Muhadjir.