Utang Luar Negeri RI di Februari 2022 Naik Jadi USD 416,3 M, Rasio ke PDB 34,2%

14 April 2022 10:54 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Uang dolar. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Uang dolar. Foto: Shutter Stock
ADVERTISEMENT
Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2022 senilai USD 416,3 miliar. Total utang tersebut naik jika dibandingkan Januari 2022 yang jumlahnya USD 413,6 miliar.
ADVERTISEMENT
Meskipun terjadi kenaikan jumlah total utang luar negeri Indonesia pada periode Februari 2022, Bank Indonesia menilai jumlah utang tersebut masih terkendali.

Utang Luar Negeri Pemerintah

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2022 tercatat USD 201,1 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan Januari 2022 yang senilai USD 199,3 miliar.
Kenaikan jumlah ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.
Beberapa di antaranya berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).
Selain itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
ADVERTISEMENT
"Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4).
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
Posisi ULN Pemerintah disebut relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah.
ADVERTISEMENT
Ilustrasi uang dolar. Foto: Aditia Noviansyah
ULN Swasta juga Naik
Kenaikan juga terjadi pada posisi Utang Luar Negeri Swasta. Bank Indonesia mencatat jumlah utang luar negeri swasta pada Februari mencapai USD 206,3 miliar, naik dibandingkan Januari 2022 senilai USD 205,3 miliar.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta.
ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.
Amankah Struktur ULN Indonesia?
Bank Indonesia mengeklaim struktur utang luar negeri Indonesia masih tetap aman dan terjaga, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
ADVERTISEMENT
Terkendalinya ULN Indonesia tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil di kisaran 34,2 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 34,0 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.