news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Utang Luar Negeri RI Naik 10,2 Persen Jadi USD 395,6 Miliar

15 November 2019 10:44 WIB
Pegawai menunjukan uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jalan Kramat Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pegawai menunjukan uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jalan Kramat Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir kuartal III tercatat sebesar USD 395,6 miliar atau setara Rp 5.538,4 triliun (kurs USD 1 = Rp 14.000), terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 197,1 miliar, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 198,5 miliar.
ADVERTISEMENT
ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.
Menurut siaran pers Bank Indonesia, Jumat (15/11), pertumbuhan utang luar negeri pemerintah meningkat sejalan dengan optimisme investor asing terhadap prospek perekonomian nasional. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal III tercatat sebesar USD 194,4 miliar atau tumbuh 10,3 persen (yoy), meningkat dari 9,1 persen (yoy) dibandingkan kuartal sebelumnya. Sepanjang kuartal III, investor nonresiden membukukan pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang cukup besar sehingga mendorong kenaikan ULN Pemerintah. Perkembangan ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap prospek perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global, serta imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang menarik.
ADVERTISEMENT
Pengelolaan utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,0 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,7 persen).
Konferensi pers tentang hasil Rapat Dewan Gubernur BI bulan Oktober 2019 di Jakarta, Kamis (24/10). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
ULN swasta tumbuh melambat dari kuartal sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal III tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 11,3 persen (yoy). Perlambatan ULN swasta tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN Bank. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,4 persen.
ADVERTISEMENT
Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III 2019 sebesar 36,3 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,1 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
"Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi November 2019 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan," tutup keterangan BI.
ADVERTISEMENT