Utang Pemerintah Capai Rp 8.262 T per 31 Maret 2024, Naik Rp 383 T dalam Setahun

Petugas menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 8.262,1 triliun. Angka itu turun Rp 57,12 triliun atau sekitar 0,68 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Februari 2024 sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Namun demikian, utang pemerintah naik 4,86 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 7.879,07 triliun. Sehingga, utang pemerintah naik Rp 383 triliun dalam satu tahun terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan, turunnya utang pemerintah per Maret 2024 dibandingkan Februari 2024 itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 38,79 persen. Angka itu masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

"Rasio utang per akhir Maret 2024 yang sebesar 38,79 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen," kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, dikutip Selasa (7/5).

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.274,95 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.947,95 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.797,16 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat sebesar Rp 1.388,92 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.044,37 triliun dan SBSN senilai Rp 344,55 triliun.

Kemudian, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman hingga akhir Maret 2024 tercatat sebesar Rp 987,15 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 951,64 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Adapun, hingga 31 Maret 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan," ungkapnya.