Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 T, Tahun Ini Mau Tambah Lagi Rp 1.200 T

Ilustrasi Dolar-Rupiah Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Total utang pemerintah selama tahun lalu mencapai Rp 6.000 triliun. Angka ini naik Rp 1.296 triliun dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 4.778 triliun.

Rasio utang pemerintah di tahun lalu mencapai 38,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang ini jauh lebih besar dari akhir 2019 yang hanya 29,8 persen terhadap PDB.

Meski demikian, utang pemerintah itu dinilai masih aman. Hal ini lantaran rasionya masih di bawah batas maksimal sesuai Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

Di tahun ini, pemerintah masih akan berutang. Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan akan menarik utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.207,3 triliun. Namun ada juga pinjaman Rp 29,9 triliun. Sehingga didapatkan pembiayaan utang tahun ini Rp 1.177,4 triliun.

Utang tersebut akan digunakan untuk menutup defisit APBN 2021 yang ditetapkan Rp 1.006,4 triliun. Angka ini setara dengan 5,7 persen dari PDB.

Karyawan menghitung uang dolar Amerika Serikat (AS) di tempat penukaran valuta asing, Jakarta, Rabu (6/1). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Selain untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi Rp 184,5 triliun, pemberian pinjaman Rp 400 miliar, serta kewajiban penjaminan Rp 2,7 triliun.

Pembiayaan Investasi ditujukan antara lain untuk refocusing pembiayaan, penguatan quasi fiscal, dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi UMKM, UMi, dan pembiayaan rumah bagi MBR

Untuk mendorong SDM yang berkualitas, pemerintah memberikan anggaran pendidikan melalui pembiayaan Rp 66,4 triliun, di antaranya untuk LPDP Rp 20 triliun, Dana Abadi Penelitian Rp 3 triliun, Dana Abadi Kebudayaan Rp 2 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp 4 triliun.

Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur sarpras transportasi, pemukiman, sumber daya air, dan infrastruktur ketahanan energi mencapai Rp 45,1 triliun. Di antaranya untuk PT PLN Rp 5 triliun, PT HK Rp 6,2 triliun, hingga PT PAL Rp 1,3 triliun.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perseroan melalui dukungan kelembagaan dan pemberdayaan Rp 22 triliun, yaitu melalui PT BPUI Rp 20,0 triliun dan BLU PIP Rp 2 triliun.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan tetap menjaga agar defisit anggaran sesuai target dan rasio utang tetap di bawah ketentuan batas maksimal 60 persen terhadap PDB. Sehingga semua kebijakan akan diarahkan dan difokuskan untuk menangani dampak akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

"Kami laksanakan sesuai amanat yang pastinya ditaruh dalam UU APBN 2021, sehingga pemerintah tetap bisa jalankan tugasnya, namun pada saat yang sama diberikan keleluasaan oleh DPR di dalam menjaga ketidakpastian itu melalui respons anggaran kami," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI pada 11 September 2020.