Wamen Sebut Kendala Restrukturisasi BUMN Karya: Pemegang Obligasi Sulit Dinego

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo, alias Tiko, membeberkan apa yang menjadi kendala proses restrukturisasi perusahaan BUMN Karya. Dia mengungkap, faktornya adalah para pemegang obligasi yang sulit dinego, mereka ngotot minta dibayar penuh.

Tiko juga menjelaskan, Master Restructuring Agreement (MRA) alias Perjanjian Restrukturisasi Induk para kreditur juga sudah hampir final.

"Ini karena BUMN karya ini memang yang paling berat ini meyakinkan pemegang obligasi, jadi kalau MRA untuk para kreditur sudah hampir final, jadi MRA-nya Waskita itu sudah dekat banget lah, hampir semua bank sudah setuju. Cuma masalahnya begitu MRA selesai habis itu kan ke obligasi," kata Tiko saat di dalam Kereta Eksekutif dan Luxury New Generation KA Argo Dwipangga Next Generations di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu (30/12).

Namun masalahnya, lanjut Tiko, diskusi dengan para pemegang obligasi berjalan di tempat alias tidak ada progres. Saat ini Kementerian BUMN terus meyakinkan mereka, apalagi pemerintah juga telah memberi suntikan modal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Hutama Karya untuk membantu penyelesaian tol yang digarap BUMN Karya lainnya, Waskita Karya.

Adapun Hutama Karya telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera.

"Dia duitnya kan nyangkut di tol, nah kalau enggak ada duit masuk penyelesaian kan enggak bisa keluar uangnya. Ini kan saya sudah inject Rp 7 triliun dulu, per sekarang Rp 12,5 triliun. Terus ada penjaminan, ini pemegang saham sudah full effort, saya ingin pemegang obligasi ini loh ya kita share burden lah," ujar Tiko.

"Enggak mungkin pemerintah sudah full effort, kreditur sudah mau ngalah, masa pemegang obligasi enggak mau ngalah, kan enggak bisa kayak gitu," lanjut Tiko.

Tiko mencontohkan proses restrukturisasi Garuda Indonesia di mana para kreditur lebih bisa diajak kompromi. Karena menurutnya tidak mungkin memenuhi permintaan pemegang obligasi untuk dilunasi utangnya langsung secara penuh.

Sedangkan kondisi keuangan BUMN Karya saat ini, lanjut Tiko, juga digunakan untuk operasional perusahaan, jadi harus ada cashflow bergerak, sehingga tidak mungkin untuk langsung melunasi utang obligasi. Dalam hal ini, BUMN juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ini perlu dibantu saja, karena pemegang obligasi ini banyak yang masih investor awam ya, dapen-dapen, jadi saya lagi ngomong sama Pak Inarno supaya dikasih juga relaksasi lah, karena kan mereka juga terpengaruh ke RKD sama RBC-nya kan, tapi enggak mungkin lah enggak share burden," pungkas dia.