Wamenkeu Harap Bursa Karbon Jadi Ladang Bisnis Tarik Investor Asing

13 September 2023 11:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Dok. Lembaga Manajemen Aset Negara
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Dok. Lembaga Manajemen Aset Negara
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, bursa karbon menjadi ladang bisnis untuk menarik investasi asing. Mengingat, sertifikat pengurangan emisi (SPE) yang diperdagangkan dalam bursa karbon dapat dibeli oleh pengusaha di dalam maupun luar negeri.
ADVERTISEMENT
"Sertifikat pengurangan emisi kita yang nanti moga-moga diperdagangkan di bursa karbon kita itu, pembeli yang utama kalau saya inginnya dari pihak luar negeri," kata Suahasil dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2023, Rabu (13/9).
"Jadi jangan jangan cuman kita yang ditawarin untuk trading di luar negeri, kita ingin mencari juga pembeli-pembeli dari luar," tambahnya.
Suahasil menambahkan, pemerintah masih terus menggodok aturan mengenai pajak karbon. Tentunya sejalan dengan roadmap pasar karbon itu sendiri.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang carbon capture and storage (CCS) di luar kegiatan hulu migas untuk mendukung penurunan emisi dari industri lain.
Ilustrasi karbon dioksida Foto: geralt/pixabay
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menuturkan peraturan ini juga diharapkan memungkinkan Indonesia menjadi hub CCS di Asia Tenggara melalui impor karbon dari negara lain.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, pemerintah melihat Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memiliki kebijakan CCS terbaik dengan tingkat insentif yang lebih besar bagi investasi sektor swasta, sehingga kegiatan CCS lebih maju dan mapan.
"Hal ini dapat menjadi pembelajaran untuk memperkaya perbaikan regulasi CCS di Indonesia. Mengembangkan kebijakan dan menetapkan peraturan tentang CCS merupakan hal yang sangat menantang, sehingga perlu mendengarkan dan belajar dari pihak lain," ujarnya saat International and Indonesia CCS Forum, Senin (11/9).
Tutuka menuturkan, pajak karbon di Singapura akan melesat 25 dolar Singapura di tahun 2024 dan akan naik lagi menjadi 45 dolar Singapura di tahun berikutnya. Sehingga, menurutnya, daripada perusahaan membuang CO2 lebih baik disimpan atau diinjeksikan.
Tutuka mengatakan, CCS antarnegara ini bisa berupa kerja sama antar pemerintah terlebih dahulu, baru kemudian antar perusahaan (business to business/B2B) dengan pemilik lapangan migas, seperti PT Pertamina (Persero).
ADVERTISEMENT