Warga Melunak dan Siap Negosiasi Pergantian Lahan Depo LRT Jabodebek

Suasana di Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, RT/01 RW/07. Foto: Abdul Latif/kumparan

Seluruh warga Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, akhirnya melunak dan siap bernegosiasi dengan pemerintah soal lahan yang akan dipakai untuk depo Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Hanya saja warga sangat berharap agar pemerintah dalam proses pembebasan lahan dapat menawarkan cara yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution.

Ketua RT setempat Nassanuddin menyampaikan beberapa keluhan warga yang selama ini dinilai kurang terbuka dan tidak saling menguntungkan.

"Yang diinginkan itu yang jelas kalau memang ini proyek pemerintah kita siap asal transparan harga, angka ketahuan. Yang waktu itu (anggaran Kemenhub proyek depo) Rp 1,6 triliun dibagi 10,5 hektare (ha)," ujarnya kepada kumparan, Kamis (21/2).

Nassanudin pun melanjutkan sebenarnya dahulu ada salah satu orang broker tanah yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan proyek untuk menawarkan harga tanah warga sekitar tahun 2015. Harganya sekitar Rp 300 ribu per meter.

Petugas proyek LRT Jabodebek di pembangunan Stasiun Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/1). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Kan awalnya ada yang namanya broker tanah (dari) Adhi Persada Properti (APP) awalnya. Itu orang perintah APP dia membebaskan tanah garapan dulu dikompensasi per meter Rp 300 ribu itu yang ada bangunan dan yang tidak ada bangunan Rp 150 ribu per meter," katanya.

Dalam penawaran itu hanya ada sekitar 10-15 orang saja yang menerima. Sementara mayoritas warga lainnya enggan menerima tawaran tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2017-2018 orang tersebut kembali untuk membujuk warga untuk menerima tawaran yang lebih tinggi yaitu sekitar Rp 500 ribu per meter persegi. Namun upaya tersebut masih belum menyelesaikan persoalan.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit (FKKJT), Sondi Irwanto Silalahi, menambahkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan nasib warga.

"Apakah memperhatikan yang lain? Oke, bagi kita itu aja. Kita enggak susah kan dari awal kalau memang kepentingan negara. Tapi tolong perhatikan kepentingan kita," tutupnya.