YLKI Soal Panja Jiwasraya: yang Penting Uang Nasabah Kembali

Tulus Abadi, ketua pengurus harian YLKI. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

DPR RI ingin dilibatkan dalam mengorek persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Parlemen pun sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengurai kejelasan kasus ini.

Sebelum sepakat membentuk Panja, fraksi di DPR lebih dulu mengusulkan Panitia Khusus (Pansus). Akan tetapi, usul tersebut banyak ditolak karena dianggap terlalu lama untuk menyelesaikan kasus ini.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pembentukan panja atau pansus jangan hanya untuk kepentingan politis saja. Terpenting, katanya, uang nasabah Jiwasraya bisa kembali.

"DPR jangan mengalihkan isu ini dengan pembentukan Panja. Bagi konsumen yang penting uangnya kembali. Untuk apa Pansus atau Panja jika uang konsumen tidak kembali?" kata Tulus kepada kumparan, Sabtu (18/1).

Selain itu, Tulus juga menegaskan, jangan sampai kasus ini dibawa ke ranah pidana tapi hak-hak keperdataan konsumen menjadi hilang. Dia tak ingin sikap yang diambil DPR atau pemerintah mengabaikan hak konsumen.

Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Sebelumnya, sejak isu korupsi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut mencuat, DPR mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

DPR tampaknya menganggap persoalan Jiwasraya cukup serius. Sehingga mulai muncul wacana dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami permasalahan Jiwasraya. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada, DPR bakal lebih memilih membentuk Panitia Kerja (Panja) dibanding Pansus.

Panja adalah tim khusus di Komisi terkait isu yang hendak didalami. Sementara itu, Pansus anggotanya terdiri dari lintas Komisi untuk menelusuri sebuah kasus atau permasalahan yang menjadi sorotan publik.

Ada 6 fraksi yang secara nonformal mendukung Pansus yaitu NasDem, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan PPP. Tapi belakangan, DPR memilih opsi membentuk Pansus ketimbang Panja karena dianggap lebih cepat merespons langkah pemerintah.

Sementara Komisi VI yang mengurusi kinerja BUMN sepakat membentuk Panja Jiwasraya untuk mengusut kasus gagal bayar yang merugikan negara Rp 13,7 triliun. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat internal dari Komisi yang membidangi BUMN itu.

“Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat," kata anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1).