Zulhas Tegaskan MBG Wajib Libatkan Ahli Gizi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam pertemuan dengan PERSAGI di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib melibatkan profesi ahli gizi. Menurutnya, keberadaan ahli gizi penting karena proses penyelenggaraan, khususnya menu makanan di program tersebut harus dapat diukur dengan benar.

“MBG tetap dan wajib perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi,” kata Zulhas usai pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Selain itu, Zulhas mengharapkan para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di berbagai tempat. Ia menyoroti tingginya kasus penyakit gula di Indonesia, termasuk pada anak-anak.

“Kadang-kadang depan sekolah, (anak-anak minum) minuman yang begitu manis. Gula-gula dan sebagainya. Anak-anak ini suka kena penyakit gula,” ujar Zulhas.

Ketua Umum DPP PERSAGI, Doddy Izwardi, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan

Asosiasi Pastikan Tenaga Ahli Gizi Cukup Buat Dapur MBG di Seluruh Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) memastikan tenaga ahli gizi cukup untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardi, memastikan pihaknya siap membantu pemenuhan kebutuhan tersebut.

“(Jumlah ahli gizi) cukup seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu,” ujar Doddy.

Doddy memaparkan setiap tahun pendidikan gizi menghasilkan sekitar 11 ribu lulusan, tetapi keberadaan para lulusan tersebut tidak selalu terdata dengan jelas. Ia mengakui ketika SPPG mulai berdiri, beberapa pihak sempat mengaku kesulitan mencari ahli gizi.

“Jadi kami sudah ada MOU dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Nah tadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah me-mapping-kan, (ahli gizi) ada yang masih suka rela, nah tapi itu pola-pola itu kan miliknya pemerintah daerah setempat, apakah mereka bisa pindah ke SPPG,” sebut Doddy.

Lebih lanjut, Doddy menyarankan kepada pemerintah agar menu MBG mengutamakan bahan pangan lokal. Ia menekankan ketika mengolah atau memilih makanan, SPPG seharusnya memahami pangan lokal di daerah masing-masing.

“Jangan sampai tadi kan Pak Menko bilang, ‘Oh, iya kentang kok semakin meningkat ya, impor makin meningkat,’ berarti kan konsumsi kentang berhasil dimakan oleh rakyat Indonesia. Padahal kita tidak, tanahnya tidak cukup untuk menanam kentang kan,” jelas Doddy.

Doddy juga menyinggung luasnya wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan, sehingga sumber protein dari ikan sebenarnya melimpah. Menurutnya, apabila masyarakat mengonsumsi protein terutama dari ikan, seharusnya kasus anemia pada ibu-ibu tidak akan terjadi.

Doddy menjelaskan dalam pemenuhan gizi yang perlu diperhatikan adalah komposisi nutrisi, termasuk perbandingan karbohidrat dari berbagai sumber seperti umbi-umbian. Ia mencontohkan 100 gram nasi disejajarkan dengan singkong, maka takarannya bisa mencapai sekitar 400 gram.

“Bisa kita makan nggak 400 gram kalau kita sediakan? Pasti lebih ramai, lebih viral kan? Nah, sekarang bagaimana mengedukasinya itu?” jelas Doddy.

Doddy mendorong pemerintah mengedukasi masyarakat, termasuk bagaimana cara mengolah singkong agar bisa menjadi pangan yang setara dengan nasi. “Seperti itu tadi (edukasi) yang kami sampaikan,” tutur Doddy.