Menguak Besaran Bantuan Pemerintah Terhadap Promotor Event di Masa Pandemi
PerbesarADVERTISEMENT
Indonesia belum juga terlepas dari pandemi COVID-19 hingga saat ini. Meski sudah hendak masuk ke fase new normal, industri musik Indonesia tetap belum bisa berjalan dengan normal.
ADVERTISEMENT
Pemerintah masih belum memperbolehkan promotor membuat konser off-air. Sebab, dikhawatirkan kerumunan penonton konser akan menjadi tempat penyebaran virus corona.
Promotor pun hanya bisa bersiasat dan menggelar konser secara virtual. Namun, tentu hal itu membuat banyak pekerja event kehilangan mata pencahariannya.
Sebagai CEO Rajawali Indonesia, Anas Alimi buka-bukaan mengenai seberapa besar pemerintah Indonesia berjuang membantu promotor yang menyelenggarakan festival dan konser musik. Berkaca dari Prambanan Jazz , Anas merasa, pemerintah sudah cukup banyak memberi bantuan.
"Prambanan Jazz Online itu didukung penuh oleh Kemenprekraf. Alhamdulilah, ini akhirnya bisa terlaksana tanpa effort yang besar," ungkap Anas ketika melakukan konferensi pers virtual, baru-baru ini.
"Karena, ini 'kan disiarkan secara live dari venue pelataran Candi Prambanan. Artinya, kebutuhan jaringan kalau bayar 'kan pasti mahal sekali. Kemenparekraf juga memberi support di biaya produksi dan fee artis," sambungnya.
Hanya saja, belum ada penyelesaian konkret untuk masalah penyelenggaraan festival dan konser off-air. Anas pun hanya mengimbau agar semua promotor serta pemerintah dan masyarakat mau saling bahu-membahu memperjuangkan industri musik.
ADVERTISEMENT
"Untuk saya pribadi, saat ini saya tidak perlu untung. Tapi, paling tidak industri ini harus berjalan dan menyala. Apapun yang kita lakukan sepertinya akan memperoleh hasil baik. Ikhtiar tidak akan membohongi hasil. Masalah panen, hanya soal waktu kok," kata Anas.
Di sisi lain, Anas Alimi juga berharap, perusahaan penyelenggara event bisa lebih cerdas dalam mengatur prioritas di masa pandemi COVID-19. Selain harus menjaga industri musik Indonesia, perusahaan juga tidak boleh ambruk.
"Di kondisi begini, memang harus dibuat skala prioritas yang sangat ketat. Kalau kami, karyawan itu sangat dipertahankan, belum ada PHK atau pengurangan hak. Tapi, ya, kalau ditanya harus sampai kapan seperti itu, ya, hanya Allah yang tahu," ujarnya.
ADVERTISEMENT