100 Hari Jokowi: Eksekusi Ibu Kota Baru
PerbesarADVERTISEMENT
Salah satu yang menjadi sorotan dalam 100 hari Jokowi adalah eksekusi pemindahan ibu kota. Target Jokowi tak main-main: migrasi akan dimulai 2024. Ribuan PNS akan pindah ke ibu kota baru yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
Wacana pemindahan Ibu Kota sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, wacana tersebut pernah muncul, namun tak pernah terealisasi.
Kemudian, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebenarnya sempat muncul wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, setelah dua tahun dibahas, rencana itu dibatalkan karena masalah anggaran yang belum cukup.
Di era Presiden Jokowi, rencana ibu kota baru kembali dihidupkan. Saat kali pertama dilontarkan, rencana ini menuai kritik. Mereka yang kontra menilai pemindahan ibu kota baru hanya menambah beban pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Terutama beban anggaran, Menteri Bappenas di era sebelumnya Bambang Brodjonegoro menyebut dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun untuk pemindahan ibu kota baru.
Bergeming, Jokowi mengklaim, pemerintahannya sudah melakukan kajian pemindahan ibu kota baru sejak 2015. Pemindahan ibu kota tak bisa ditawar-tawar, beban Jakarta sudah terlalu berat.
ADVERTISEMENT
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota . Salah satunya, Jokowi ingin meratakan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, mayoritas perputaran ekonomi Indonesia masih berputar di pulau Jawa, padahal telah dilakukan otonomi daerah sejak awal tahun 2000-an.
"58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa dan pulau Jawa sebagai pusat ketahanan pangan," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers soal ibu kota baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Kemudian, populasi penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 270 juta di 2019 masih berpusat di Pulau Jawa. Alhasil, ia menilai sudah tepat melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur untuk mengurangi beban Pulau Jawa.
Ada sejumlah pertimbangan mengapa Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang dipilih. Pertama, berdasarkan kajian pemerintah, dua lokasi ini memiliki risiko bencana yang sangat minim seperti banjir gempa bumi, kebakaran hutan, gunung merapi, dan tanah longsor.
ADVERTISEMENT
Kedua, dua lokasi ini benar-benar berada di tengah Indonesia. Jokowi memang berkomitmen untuk membangun pemerataan, salah satunya memilih ibu kota baru yang berkonsep Indonesia Sentris. Alasan ketiga, Presiden Jokowi mengatakan di lokasi pemindahan ibu kota tersebut, sudah tersedia lahan seluas 180 hektare. Seluruh lahan tersebut sudah dikuasai pemerintah.
Pemerintah mulai bergerak membangun ibu kota baru. Infrastruktur mulai dibangun. Yang kali pertama dibangun adalah akses dan infrastruktur dasar seperti Jalan Tol yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda. Tol sepanjang 58,7 kilometer yang diresmikan pada Rabu, 18 Desember 2019 itu menjadi tol pertama di Ibu Kota baru.
"Jalan tol ini akan percepat akses ke wilayah kawasan ibu kota negara, kawasan inti ibu kota negara," kata Jokowi di peresmian Gerbang Samboja Tol Balikpapan-Samarinda, Kutai Kartanegara, Selasa (17/12).
ADVERTISEMENT
Di periode 2019-2020, pemerintah memang berencana membangun fasilitas dan sarana prasarana terlebih dahulu. Mulai dari jalan raya hingga air bersih. Setelah itu, pemerintah baru membangun gedung perkantoran hingga perumahan. Pembangunan ini diharapkan bisa rampung tahun 2024 mendatang, sehingga seluruh ASN dan pegawai pemerintahan bisa mulai pindah di tahun terakhir pemerintahan Jokowi.
Selain itu, untuk mendukung infrastruktur dasar, Telkomsel juga sudah mulai membangun base transceiver station (BTS). Saat ini, Telkomsel sudah memiliki 240 BTS di Penajam Paser Utara yang terdiri dari 170 unit BTS broadband 3G dan 4G, serta 70 unit BTS 2G.
Sementara itu, di Kutai Kartanegara, operator ini sudah membangun 1.200 BTS. Dari 1.200 unit tersebut, ada 820 BTS broadband yang diharapkan cukup mumpuni sebagai layanan telekomunikasi.
ADVERTISEMENT
Rencananya, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep forest city, alias setengah dari kawasannya merupakan kawasan hijau. Namun, konsep itu tetap dipertanyakan oleh Walhi yang menilai pembangunan ibu kota baru tetap berimbas pada kerusakan hutan di sekitarnya.
"Konsep forest city itu konsep seperti apa? Yang jelas pasti akan muncul jejak kerusakan baru karena pembangunan akan butuh semen, pasir, dan kayu," kata Direktur Walhi Nur Hidayati, Rabu, 11 November 2019.
Desain dan Aturan Ibu Kota Baru
Desain ibu kota baru, sebenarnya dipilih melalui sayembara yang berakhir 23 Desember lalu. Dari ribuan peserta yang mengirimkan desainnya, sudah ada tiga desain dasar yang dipilih, yaitu Nagara Rimba Nusa, The Infinite City, dan Kota Seribu Galur.
ADVERTISEMENT
Ketiga tim pemenang itu, rencananya akan diajak berkeliling calon Ibu Kota baru untuk kemudian dipilih desain mana yang paling cocok. Selain dari sayembara, pemerintah juga membuka kerjasama dengan pihak asing untuk membantu 'mengisi' ibu kota baru.
Misalnya, konsultan China dan Jepang yang dipilih untuk membantu menyusun desain detail ibu kota negara. Beberapa negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat juga sudah menyatakan diri ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.
Keterlibatan asing cukup besar dalam rencana pemindahan ibu kota baru. Jokowi kemudian menunjuk tiga orang asing untuk menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Mereka adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ), Mantan PM Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son.
ADVERTISEMENT
Jokowi menjelaskan, penunjukan ketiga tokoh asing itu karena pemerintah ingin seluruh fasilitas dan infrastruktur yang dibangun diharapkan berkelas dunia. Ia pun ingin ibu kota baru Indonesia jadi rujukan banyak negara.
Penunjukan ini juga untuk memudahkan Indonesia memperoleh investasi dalam membangun ibu kota baru. Mengingat, ketiga tokoh ini memiliki reputasi yang baik di mata internasional.
“Karena kita ingin membangun suatu kepercayaan sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan kerja sama pemerintah dan badan usaha, public private partnership dan kerja sama lain yang akan segera diselesaikan," tegas Jokowi.
Selama 100 hari pertama pemerintahannya, Jokowi juga cukup gencar mempromosikan wacana pemindahan ibu kota, termasuk ke forum internasional. Saat menjadi pembicara di forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center, Uni Emirat Arab, Senin (13/1), Jokowi mengundang para investor asing mengalirkan investasi ke ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
"Di Ibu Kota Negara yang baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik," kata Jokowi dalam sambutannya di ADSW, Abu Dhabi, Senin (13/1).
"Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi," ungkapnya.
Namun, meski eksekusi sudah berjalan, penggodokan payung hukum untuk ibu kota baru belum berjalan mulus. Payung hukum berupa RUU Ibu Kota Negara yang masuk dalam rangkaian Omnibus Law masih belum dibahas di DPR meski sudah menjadi prolegnas prioritas 2020.
Jokowi menargetkan, seluruh RUU Omnibus Law , termasuk Ibu Kota Negara bisa rampung dalam 100 hari. Tapi, mulus atau tidaknya pengesahan UU tersebut tergantung dinamika yang terjadi di DPR.
Selain itu, harus ada perubahan Undang-undang mengenai status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Dengan DPR yang dikuasai mayoritas parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf, seharusnya tak ada hambatan berarti dari pengesahan aturan soal ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
Apakah rencana ambisius Jokowi soal ibu kota baru bisa terealisasi dengan mulus? We’ll see.
