2022 Indonesia Percepat Perundingan Perbatasan Sebatik hingga Timor Leste

Sekolah Tapal Batas di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Indonesia. Foto: Dok. Pertamina

2022 akan menjadi tahun yang sibuk bagi diplomasi perbatasan Indonesia. Menlu Retno Marsudi mencanangkan percepatan perundingan batas darat dan laut.

Komitmen itu disampaikan Retno saat menyampaikan pernyataan pers tahunan pada Kamis (6/1/2022). Ia menegaskan, perundingan batas yang prioritas termasuk dengan Malaysia dan Timor Leste. Dengan dua negara tetangga masih ada beberapa permasalahan perbatasan yang belum menemui kesepakatan.

Menlu RI Retno Marsudi pada Selasa (7/12). Foto: YouTube/PerekonomianRI

"Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan," ucap Retno saat menyampaikan pidato virtual.

"Sementara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain, dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik," ucap Retno.

Pulau Sebatik adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Secara geografis pulau ini berada di sebelah timur Kalimantan. Sebatik masuk wilayah administrasi Kalimantan Utara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia.

Sementara untuk Timor Leste, Retno menegaskan masih ada persoalan batas di wilayah Noel Besi, Citrana dan Bidjael Sunan Oben. Pada 2019, perundingan RI-Timor Leste sudah mencapai agreement in principle.

"Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 (dua) Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perbatasan darat ini," ucap dia.

Batas Laut

Batas laut Indonesia. Foto: Dok. KKP

Sedangkan untuk batas laut atau maritim, Retno menargetkan adanya perkembangan signifikan dalam perundingan dengan Malaysia, Vietnam, hingga Palau.

"Untuk batas maritim: dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani," tutur dia.

"Dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial," jelasnya.

Retno menambahkan, terkait pembahasan batas maritim dengan Filipina Indonesia sudah menyusun dua rencana yaitu perundingan penetapan dan tindak lanjut kesepakatan.

Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Annual Press Statement 2022. Foto: YouTube/MoFA Indonesia

"Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di tingkat teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda," ujarnya.

Sementara dengan Vietnam, Retno menyebut perundingan tinggal melanjutkan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE.

Dalam kesepakatan itu Retno meminta perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982.

"Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apa pun oleh pihak mana pun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982," kata Retno.

"Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional," tegas Retno.