3 Catatan Bawaslu untuk KPU soal Pemilu Serentak 2019

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Bawaslu RI memberikan tiga catatan untuk KPU terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Hal itu disampaikan oleh anggota Bawaslu M Afifuddin di acara refleksi hasil penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2020.

"Pertama, secara kelembagaan, kami harus beri apresiasi kepada teman-teman KPU dan DKPP dalam sinergi hubungan antar-lembaga, yang mau tidak mau diwarnai ketegangan. Kalau semua baik-baik saja, orang juga malah curiga. Kok pengawas baik-baik saja sama yang diawasi?" kata Afifuddin di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (22/1).

Afifuddin menjelaskan, ketegangan itu terjadi ketika proses klarifikasi daftar pemilih. Terkait hal itu, Bawaslu memberikan sejumlah rekomendasi termasuk perbaikan atau penundaan penetapan daftar pemilih.

"Orientasinya adalah menjaga hak pilih. Orientasi menjaga hak pilih atau nyawa seseorang itu kadang-kadang enggak bisa jumlah sekian, terus kita abaikan karena jumlahnya sedikit," tuturnya.

Komisioner Bawaslu M Afifuddin di Gedung Bawaslu. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Catatan kedua yang diberikan oleh Bawaslu adalah terkait kampanye di luar jadwal dan kampanye di media. Menurut Afifuddin, salah satu hal yang menyita perhatian publik adalah adanya partai yang memutar marsnya di media massa yang mereka miliki. Bawaslu berharap, hal itu tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Lalu soal ketegangan salah satu partai yang kita mintai laporan kampanye di luar jadwal, yang saat itu sudah sepakat semua, tapi ketika pemeriksaan di Bareskrim beda sikap. Ini yang jadi catatan kita," tutur Afifuddin.

Terakhir, Bawaslu menyinggung soal hasil pemilu yang diragukan oleh sejumlah masyarakat. Banyak data KPU yang kemudian disandingkan dengan data-data lain oleh masyarakat, terutama saat Pilpres 2019.

"Saya kira lepas dari ketegangan kemarin yang muncul diantaranya itukan misalnya berita bohong, lalu mengklarifikasi atau mengkapitalisasi isu yang terkait penghitungan, pembuatan surat suara yang semua tidak benar. Itu kita harus berani ambil sikap paling depan melakukan kebijakan situasional. Jangan kemudian semangatnya yang penting beda," kata Afifuddin.

"Di sisi lain banyak kita temukan juga dan kita sampaikan dengan mekanisme yang ada," tutupnya.