3 Resolusi DK PBB di Bawah Presidensi RI: Sanksi Mali sampai Perpanjang UNIFIL

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani. Foto: Kemenlu RI

Negara Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB menyampaikan dukungannya terhadap Presidensi Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Indonesia pada Agustus 2020.

“Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan Investing in Peace, tema Presidensi tahun ini adalah Advancing Sustainable Peace,"ucap Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, dalam keterangan Perwakilan Tetap RI untuk PBB, yang diterima kumparan, Selasa (4/8).

Djani menambahkan bahwa selama Presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, Korut, dan pertemuan tematis yang merupakan prioritas Indonesia.

Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.

Salah satu prioritas Presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas virus corona dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian selama masa pandemi.

“Hal ini penting mengingat dampak COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik," ujar Djani.

Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIS, serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.

Sidang DK PBB merespons serangan AS ke Suriah Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Presidensi Indonesia juga dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya 3 Resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Sanksi terhadap Mali untuk dukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).

“Perpanjangan mandat misi UNIFIL melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL”, tegas Dubes Djani.

Sebelum adopsi program kerja DK PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format breakfast meeting dengan para Duta Besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara ketat.

Selain itu, di hari yang sama, Indonesia selaku Presiden DK juga telah menyelenggarakan briefing kepada seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK selama bulan Agustus.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)