40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022: Revisi UU Cipta Kerja hingga UU TPKS

6 Desember 2021 21:22
·
waktu baca 5 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022: Revisi UU Cipta Kerja hingga UU TPKS (84039)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat paripurna DPR ke-IV masa sidang I tahun sidang 2019-2020, Selasa (29/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Pemerintah dan Baleg DPR menyepakati 40 RUU masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Baleg DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly, Senin (6/12).
ADVERTISEMENT
Dari 40 RUU dalam prolegnas prioritas, 26 RUU merupakan usulan DPR RI, 12 usulan pemerintah dan 2 usulan DPD RI. Lalu ada 6 RUU kumulatif terbuka, salah satunya revisi UU Cipta Kerja.
Rapat diawali dengan laporan Ketua Panja Prolegnas Prioritas 2022, Willy Aditya.
"Baik terima kasih, saya ingin menegaskan kembali jadi semua fraksi setuju?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR M Nurdin yang memimpin rapat, Senin (6/12).
"Setuju," jawab peserta rapat. Setelah itu Nurdin mengetuk palu persetujuan.
Dalam rapat persetujuan prolegnas prioritas ini, perwakilan DPD tak terlihat hadir. Hasil kesepakatan prolegnas prioritas akan dibawa dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (7/12).
Setelah disepakati, Yasonna berharap pembahasan RUU prolegnas prioritas dapat lebih produktif di tahun 2022 mendatang. Sehingga kinerja prolegnas dapat terlihat dari jumlah RUU yang disahkan.
ADVERTISEMENT
"Pada dasarnya kami menerima hasil rapat kesepakatan panja untuk prolegnas prioritas 2022 ini. Izinkan lah pula kami mengajak kita semua sebagai lembaga pemangku kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk berkomitmen bersama-sama menyelesaikan RUU yang telah masuk dalam daftar perencanaan dan prioritas dengan efektif," kata Yasonna.
"Sehingga kinerja prolegnas kita di tahun 2022 menjadi lebih baik yang tercermin dari meningkatnya angka realisasi penyelesaian RUU. Kami mohon dukungan dan kerja sama DPR dan DPD untuk dapat bersinergi dalam pembahasan RUU yang menjadi tanggungjawab kita bersama," lanjut Yasonna.
Berikut 40 RUU yang disepakati pemerintah dan DPR sebagai Prolegnas Prioritas tahun 2022:
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022: Revisi UU Cipta Kerja hingga UU TPKS (84040)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Usulan DPR

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
  10. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi
  11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  12. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan
  13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
  14. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
  15. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
  16. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
  18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
  19. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
  20. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia
  21. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
  22. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
  23. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  24. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
  25. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
  26. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022: Revisi UU Cipta Kerja hingga UU TPKS (84041)
zoom-in-whitePerbesar
Pegiat perempuan merapikan sepatu saat aksi diam 500 Langkah Awal Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Usulan Pemerintah

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  5. RUU tentang Hukum Acara Perdata
  6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  7. RUU tentang Ibu Kota Negara
  8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)
  9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)
  10. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis)
  11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
  12. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  13. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)
ADVERTISEMENT

Usulan DPD

  1. RUU tentang Daerah Kepulauan
  2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022: Revisi UU Cipta Kerja hingga UU TPKS (84042)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Daftar RUU Kumulatif Terbuka

  1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
  2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/Pemerintah)
  4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  6. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020