43,9% Anak Muda Belum Bebas Kritik Pemerintah, Demokrat Sebut Takut Diretas

26 September 2022 14:56 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra di Rumah Wijaya, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Zamachsyari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra di Rumah Wijaya, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Zamachsyari/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terbaru dengan tajuk 'Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi'.
ADVERTISEMENT
Dalam survei terkait kebebasan sipil, sebanyak 43,9 persen suara responden menyatakan tidak bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sedangkan 54,3 persen menyatakan cukup bebas.
Sementara itu, anak muda lebih dominan menyampaikan pendapat politik mereka melalui media sosial yakni 17,7 persen dan merujuk media sosial sebagai sumber informasi utama sebesar 59 persen.
"Anak-anak muda merasa belum bebas menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah," tegas Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes.
Rilis survei CSIS periode 8-13 Agustus 2022. Foto: Dok. CSIS
Rilis survei CSIS periode 8-13 Agustus 2022. Foto: Dok. CSIS
Rilis survei CSIS periode 8-13 Agustus 2022. Foto: Dok. CSIS
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan temuan tersebut tidak mengagetkan.
Ia pu menyoroti kasus maraknya doksing yang diberikan kepada pengguna media sosial usai menyampaikan kritik mereka terkait kebijakan pemerintah.
"Kalau dulu zaman orba takut mendadak dikriminalisasi atau ada intel ke kos-kosan berantakan habis demo, kalau sekarang menakutkan doksing (disebar informasi pribadi ke publik) dan diretas," ungkapnya saat diskusi survei tersebut, Senin (26/9).
ADVERTISEMENT
Ia pun meminta Indonesia tidak mengulang pengalaman buruk soal kebebasan sipil seperti di era orde baru.
"Jangan anggap remeh masalah doksing dan peretasan, apalagi ada media yang diretas, siapa yang melakukan. Kita punya pengalaman yang jelek di orde baru terkait masalah kebebasan sipil. Adanya kemajuan teknologi dan media sosial harus buat ruang yang semakin terbuka dan mengembangkan demokrasi kita," tandasnya.
Populasi survei merupakan penduduk Indonesia berusia 17 sampai 39 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia berjumlah 1.200 responden. Survei dilakukan pada periode 8 sampai 13 Agustus.
Metode yang digunakan multistage random sampling dengan proses wawancara. Data yang valid untuk dianalisis sebesar 1.192 sampel dan margin of error survei sebesar +/- 2,84 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
ADVERTISEMENT