5 Cara Najib Razak Tutupi Kasus 1MDB Selama Jadi PM

4 Juli 2018 15:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, melambai ketika dia berjalan ke ruang sidang di pengadilan di Kuala Lumpur. (Foto: REUTERS / Lai Seng Sin)
zoom-in-whitePerbesar
Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, melambai ketika dia berjalan ke ruang sidang di pengadilan di Kuala Lumpur. (Foto: REUTERS / Lai Seng Sin)
ADVERTISEMENT
Posisi perdana menteri disalahgunakan oleh Najib Razak demi kepentingannya sendiri. Selama menjadi pemimpin Malaysia, Najib menggunakan posisinya itu untuk menutupi kasus megakorupsi 1MDB yang menjeratnya.
ADVERTISEMENT
Namun pengaruhnya hilang setelah kalah pemilu Mei lalu dari Mahathir Mohamad. Kini, Najib telah ditahan dan didakwa atas kasus korupsi.
Reuters mewawancarai beberapa orang pejabat pemerintah dan penyidik di Komisi Anti-korupsi Malaysia (MACC) yang mengungkapkan cara kotor Najib selama memerintah. Dan cara itu berhasil, kasus 1MDB sempat ditutup di Malaysia padahal di lima negara lainnya penyelidikan masih berjalan sejak 2015.
Dari wawancara Reuters tersebut, terangkum setidaknya ada 5 cara Najib Razak menutupi kasus korupsi:
1. Hilangkan Saksi Mata
Salah satu cara yang digunakan Najib menutupi kasus 1MDB adalah menghilangkan para saksi mata. Menurut seorang penyidik MACC yang dirahasiakan namanya, pemerintahan Najib berusaha mempengaruhi saksi mata sehingga ketika diinterogasi mereka terlihat ketakutan dan pengakuan seperti didikte.
ADVERTISEMENT
Beberapa saksi mata bahkan hilang tidak bisa ditemukan. "Ada beberapa saksi yang hilang, lari ke luar negeri," kata sumber Reuters.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (tengah) tiba di pengadilan di Kuala Lumpur. (Foto: REUTERS / Lai Seng Sin)
zoom-in-whitePerbesar
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (tengah) tiba di pengadilan di Kuala Lumpur. (Foto: REUTERS / Lai Seng Sin)
Penyidik MACC mengatakan, pemerintah Najib sendiri yang meminta para saksi itu keluar negeri. Saksi lainnya tidak bisa dimintai keterangan karena ditahan polisi, menyiratkan peran kepolisian Malaysia dalam kasus ini.
Akibat hal ini, Khalid Abu Bakar, mantan kepala polisi Malaysia dari 2012-2017 dicekal keluar negeri sejak Najib kalah pemilu. Mahathir dalam sebuah kesempatan mengatakan, Khalid akan diselidiki.
2. Kendalikan Opini Publik
Pemerintahan Najib juga berusaha keras mengendalikan opini publik terkait penyelidikan 1MDB. Semua suara sumbang terkait 1MDB diberangus, termasuk dari dalam MACC.
Najib Razak tiba di KPK Malaysia. (Foto: AFP/Manan Vatsyayana)
zoom-in-whitePerbesar
Najib Razak tiba di KPK Malaysia. (Foto: AFP/Manan Vatsyayana)
Salah satu caranya, ujar tiga sumber Reuters di MACC, pemerintah Najib Razak menuliskan keterangan media yang harus dibacakan MACC dalam pengumuman hasil penyelidikan 1MDB pada 2015.
ADVERTISEMENT
Padahal seperti halnya KPK di Indonesia, MACC adalah lembaga negara yang bersifat independen, melakukan tugasnya tanpa campur tangan pemerintah.
3. Tidak Transparan
Pejabat senior pemerintahan kepada Reuters mengatakan pegawai Kementerian Keuangan diperintahkan oleh Najib untuk menutupi kasus 1MDB. Salah satu caranya adalah bersikap tidak transparan terkait dokumen dan informasi aliran dana di 1MDB.
"Keputusan diambil di PMO (Kantor PM). Dan Kemenkeu harus mencari cara menyembunyikannya," ujar sumber Reuters.
Salah satu contohnya adalah tidak membeberkan data keuangan 1MDB kepada auditor pada penyelidikan 2015. Mereka mengatakan, data-data tersebut sangat rahasia sehingga tidak bisa diungkap.
PM Najib Razak berikan suara dalam pemilu (Foto: AFP/MOHD RASFAN)
zoom-in-whitePerbesar
PM Najib Razak berikan suara dalam pemilu (Foto: AFP/MOHD RASFAN)
4. Ganti Pejabat
Najib Razak melakukan apapun agar kasus 1MDB tidak naik ke meja pengadilan, termasuk dengan cara mengganti pejabat.
ADVERTISEMENT
Sumber Reuters mengatakan, Najib pada Juli 2015 mengganti jaksa agung Abdul Gani Patail dengan alasan kesehatan. Padahal ketika itu aparat tengah bersiap untuk mendakwa Najib.
Najib juga memecat wakil perdana menteri Muhyiddin Yassin pada 2015, tidak lama setelah berbicara soal kasus 1MDB. Ketika itu, Yassin mengatakan bahwa Najib harus menjelaskan kepada publik soal kasus ini.
5. Intimidasi
Pemerintah Najib juga disebut melakukan intimidasi kepada para penyidik kasus 1MDB. Hal ini diakui oleh kepala MACC, Mohn Shukri Abdull, beberapa waktu lalu.
PM Najib Razak berikan suara dalam pemilu (Foto: AFP/MOHD RASFAN)
zoom-in-whitePerbesar
PM Najib Razak berikan suara dalam pemilu (Foto: AFP/MOHD RASFAN)
Shukri ketika menjadi wakil komisaris MACC hingga pensiun dua tahun lalu mengaku diintimidasi. Rumahnya pada 2015 lalu di tengah penyelidikan 1MDB pernah dikirimi peluru.
Ketika mengunjungi Washington dan New York, Shukri bahkan sampai meminta pengawalan dan perlindungan dari polisi Amerika Serikat karena merasa diikuti oleh agen pemerintah Malaysia.
ADVERTISEMENT
"Kami tidak tahu siapa tokoh utama yang menekan MACC, tapi mereka ada banyak. Tekanan itu datang dari semua sisi," kata penyidik MACC kepada Reuters.