50 Anggota Fraksi PKS Tak Akan Hadiri Rapid Test DPR

Presiden PKS Sohibul Iman di Rapat Kerja PKS, Kamis (5/12/2019). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

PKS tegas menolak rapid test yang akan digelar DPR kepada seluruh anggota dewan dan keluarga untuk mengantisipasi virus corona. Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan, apabila DPR tetap mengadakan rapid test, 50 anggota fraksi PKS tetap tidak akan mengikuti tes tersebut.

"Jika tetap dilaksanakan, (sebanyak) 50 anggota Fraksi PKS beserta keluarga tidak akan hadir dalam rapid test," kata Pipin saat dihubungi, Selasa (24/3).

Pipin menuturkan pimpinan fraksi PKS telah menyampaikan sikap terhadap pimpinan DPR. Namun, ia tak menjelaskan respons pimpinan DPR usai mendengarkan pernyataan Fraksi PKS.

"Pimpinan Fraksi PKS sudah menyampaikan langsung permohonan pembatalan rapid test untuk DPR dan keluarga," tutur dia.

Dia berharap agar alat rapid test bagi anggota DPR dapat diberikan kepada tenaga medis yang melakukan penanganan langsung terhadap pasien virus corona.

Rapat paripurna ke-11 Jelang Penutupan Masa Sidang DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

"Kami ingin prioritas rapid test bagi tim medis beserta keluarganya, ODP dan PDP beserta keluarga dan lingkungan yang berinteraksi dengan mereka," tutur dia.

Selain itu, Pipin mengungkapkan saat ini fraksi PKS tengah membahas rencana pemotongan gaji bagi kadernya untuk disumbangkan bagi penanganan virus corona. Rencananya, pemotongan gaji akan dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

"Anggota Fraksi PKS akan fokus menyumbangkan gajinya untuk beli APD tim medis. Saya belum tahu pastinya, besarannya sedang dibahas," tutup dia.

Pelaksanaan rapid test bagi 575 anggota dewan dan kelurga akan diadakan oleh Kesetjenan DPR pada Jumat (27/3). Diperkirakan sebanyak 2 ribu orang lebih akan mengikuti tes.