9 Sekjen Parpol Beri Masukan soal UU dan Mahalnya Biaya Pemilu ke Tito

Pertemuan Mendagri Tito Karnavian bersama 9 partai politik di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Foto: Dok Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan 9 sekjen parpol di Kemendagri, Rabu (8/1). Pertemuan itu membahas soal sistem pemilu, baik dalam skala nasional maupun pilkada.

9 Sekjen parpol yang diundang adalah mereka yang partainya lolos parliamentary threshold. Usai pertemuan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Tito meminta masukan serta mendengarkan pandangan tiap parpol soal berbagai isu terkait pemilu.

"Untuk membangun silaturahmi dan membangun komunikasi politik tidak hanya terkait persoalan bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana desain penataan sistem politik ke depan," kata Hasto di Kemendagri usai pertemuan.

Terkait materi pembahasan, Hasto mengatakan, para perwakilan Parpol dan Kemendagri sempat membahas UU Pemilu, UU Pilkada hingga demokrasi berbiaya mahal. Dalam kesempatan itu, para sekjen parpol dan pemerintah sepakat untuk mencari solusi atas sistem pemilu yang berbiaya mahal.

"Kami hanya membahas namanya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, semuanya harus satu nafas dengan upaya untuk menghadirkan demokrasi untuk rakyat, masing-masing menyampaikan pandangannya yang menyempurnakan dari seluruh gagasan setiap partai," katanya.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai bertemu Mendagri Tito Karnavian, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

"Membahas bagaimana agar demokrasi yang sering kali berbiaya mahal menciptakan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama disitulah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," sambungnya.

Hasto mengatakan, dalam pembahasan evaluasi Pemilu, partainya sempat menyampaikan pandangan soal dana bantuan parpol. PDIP menilai diperlukan sebuah demokrasi yang berbiaya murah dan sehat.

"Evaluasi pemilu langsung kan setiap partai juga melakukan, hal yang kita kita lihat adalah sebuah konstruksi bagaimana membangun demokrasi yang lebih sehat dan lebih murah, dan akuntabilitas dari parpol, termasuk juga pembiayaan partai politik itu juga kami bahas," sebutnya.

Di kesempatan yang sama, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, perbaikan dalam pemilu ke depan harusnya didasarkan pada evaluasi pemilu 2019. Inilah yang disampaikan Hinca dalam pertemuan Mendagri dengan parpol yang lolos ke Senayan tersebut.

"Kami membahasnya banyak sekali, mulai dari evaluasi pilpres, pileg serentak kemudian pilkada. Kemudian bagaimana tadi pilkada ke depan ini. Jadi, bertukar informasi. Begitu juga dengan partai politik, bagaimana ke depannya supaya lebih baik lagi sehingga ter-support lebih baik lagi," ujar Hinca.